Peraturan Pemerintah REPUBLIK INDONESIA tahun 1950 s/d 1999

Tahun 1950

• Peraturan Pemerintah 1/1950: Tentang Menjalankan Hak Memilih dan Hak Menolak Kebangsaan Indonesia Bagi Orang yang Menjelang Waktu Penyerahan Kedaulatan Kaulanegara Kerajaan Belanda
• Peraturan Pemerintah 2/1950: Tentang Penetapan Gaji dan Upah Pegawai Republik Indonesia Serikat yang Bukan Bangsa Belanda
• Peraturan Pemerintah 3/1950: Tentang Penaikan Pangkat, Pemberhentian, Pernyataan Non-Aktif dan Sebagai Anggota Angkatan Darat R.I.S.
• Peraturan Pemerintah 4/1950: Tentang "Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat
• Peraturan Pemerintah 5/1950: Tentang Peraturan Sementara Tentang Pemberian Sokongan Kepada Janda dan Anak Piatu Dari Anggota Tentara R.I.S./Bekas Anggota T.N.I.
• Peraturan Pemerintah 6/1950: Tentang Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tunjangan-Tunjangan Kepada Anggota T.N.I. yang Ada Pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
• Peraturan Pemerintah 7/1950: Tentang Pelaksanaan "Regeling Op De Staat Van Oorlog En Van Beleg"
• Peraturan Pemerintah 8/1950: Tentang Surat-Surat Perbendaharaan
• Peraturan Pemerintah 9/1950: Tentang Pemberian Pangkat Militer Tituler Kepada Hakim yang Bukan Perwira. Jaksa Serta Panitera Pada Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan
• Peraturan Pemerintah 10/1950: Tentang Mengubah Peraturan-Devisen
• Peraturan Pemerintah 11/1950: Tentang Menghapuskan Pemerintahan Militer di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Enclave-Enclave Kasunanan dan Mangkunegaran
• Peraturan Pemerintah 12/1950: Tentang Mengubah Tabcsaccijns-Verordening
• Peraturan Pemerintah 13/1950: Tentang Menyediakan Dana-Dana Kepada Bank Negara Indonesia
• Peraturan Pemerintah 14/1950: Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1949 Tentang Penghargaan Pemerintah Terhadap Pelajar yang Telah Berbakti
• Peraturan Pemerintah 15/1950: Tentang Biro Demobilisasi Nasional dan Instruksi Mengenai Tugas dan Cara Bekerjanya
• Peraturan Pemerintah 16/1950: Tentang Penetapan Jabatan dan Gaji Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 17/1950: Tentang Mengubah Surat Putusan Tanggal 6 Januari 1949 No. 2 Staadblad 1949 No. 2
• Peraturan Pemerintah 18/1950: Tentang Pencabutan "Het Werklieden Reglement Marine 1936" dan Berlakunya Juga M.D.R. 1939 Untuk Para Pekerja Harian dan Jam-Jam Dari Penataran Angkatan Laut dan Jawatan-Jawatan Angkatan Laut Lainnya
• Peraturan Pemerintah 19/1950: Tentang Tambahan Persediaan Uang Untuk Bank Negara Indonesia
• Peraturan Pemerintah 20/1950: Tentang Mengubah Peraturan Devisen Staatsblad Indonesia 1940 N0. 291)
• Peraturan Pemerintah 21/1950: Tentang Pembentukan Daerah Propinsi
• Peraturan Pemerintah 22/1950: Tentang Penambahan Pasal 9 Dari Peraturan Pemerintah Nr 3, Tahun 1950
• Peraturan Pemerintah 23/1950: Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah R.I.S. Nr 16, Tahun 1950
• Peraturan Pemerintah 24/1950: Tentang Perubahan dan Tambahan Dalam Peraturan Pemerintah Nr 9, Tahun 1950
• Peraturan Pemerintah 25/1950: Tentang Mengadakan Perubahan-Perubahan yang Dapat Menghilangkan Keganjilan-Keganjilan yang Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nr 16, Tahun 1950
• Peraturan Pemerintah 26/1950: Tentang Penetapan Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Wakil Presiden Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 27/1950: Tentang Penetapan Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Wakil Perdana Menteri
• Peraturan Pemerintah 28/1950: Tentang Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Buat Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 29/1950: Tentang Perjalanan-Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang Mempunyai Kebangsaan Belanda
• Peraturan Pemerintah 30/1950: Tentang Hubungan Ekonomi Luar Negeri
• Peraturan Pemerintah 31/1950: Tentang Peraturan Sementara Mengenai Pemberian Penggantian Pembayaran Uang Penginapan dan Makan di Rumah Penginapan Umum Bagi Para Menteri
• Peraturan Pemerintah 32/1950: Tentang Penghapusan Kantor Urusan Pegawai Yogjakarta dan Jawatan Urusan Umum Pegawai Jakarta Serta Pembentukan Kantor Urusan Pegawai yang Baru
• Peraturan Pemerintah 33/1950: Tentang Penghapusan Jawatan Distribusi

• Peraturan Pemerintah 1/1951: Tentang Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Badan Eksekutip Propinsi Sumatera Tengah dan Cara Bagaimana Mengatur Pemerintahan Daerah di Propinsi Sumatera Tengah Untuk Sementara Waktu
• Peraturan Pemerintah 2/1951: Tentang Peraturan Pemberian Pensiun Kepada Janda-Janda dan Onderstan Kepada Anak-Anak Yatim/Piatu Dari Para Anggauta Tentara Angkatan Darat
• Peraturan Pemerintah 3/1951: Tentang Pernyataan Berlakunya "Peraturan Kecelakaan Tahun 1947" (Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1948), Dari Republik Indonesia, Sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1948, Untuk Seluruh Indonesia
• Peraturan Pemerintah 4/1951: Tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Tahun 1948 No. 7 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1950 No. 12 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1950 No.13 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
• Peraturan Pemerintah 5/1951: Tentang Jaminan Uang Kertas Bank, Sisa-Sisa Rekening Koran Da Hutang-Hutang Lain Dari De Javasche Bank yang Sekaligus Dapat Ditagih
• Peraturan Pemerintah 6/1951: Tentang Mengubah dan Menambah Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitveoring Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)
• Peraturan Pemerintah 7/1951: Tentang Mengubah "Algemene Bepalingen Ter Uitveoring Van Het Internationaal Postbesluit 1948" (Internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 No. 76)
• Peraturan Pemerintah 8/1951: Tentang Perubahan "Tabaksaccijnsverordening"
• Peraturan Pemerintah 9/1951: Tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan
• Peraturan Pemerintah 10/1951: Tentang Pemberian Tunjangan Luar-Biasa Kepada Para Pegawai Bangsa Asing
• Peraturan Pemerintah 11/1951: Tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr. 2 Tahun 1951, Untuk Para Anggauta Angkatan Laut dan Angkatan Udara
• Peraturan Pemerintah 12/1951: Tentang Tugas Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional
• Peraturan Pemerintah 13/1951: Tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun-Anggaran 1949
• Peraturan Pemerintah 14/1951: Tentang Tarip Uang Tera
• Peraturan Pemerintah 15/1951: Tentang Peraturan yang Mengatur Penghasilan Pegawai Negeri Warga Negara yang Tidak atas Kemauan Sendiri Diberhentikan Dengan Hormat Dari Pekerjaanya
• Peraturan Pemerintah 16/1951: Tentang Mengubah Pembagian Rayon Sebagaimana Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah R.I.S
• Peraturan Pemerintah 17/1951: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1950
• Peraturan Pemerintah 18/1951: Tentang Peraturan Sementara Tentang Rumah Dinas Bagi Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan
• Peraturan Pemerintah 19/1951: Tentang Peraturan Tentang Kedudukan Presiden Universitet Negeri Gajah Mada di Yogyakarta dan Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta
• Peraturan Pemerintah 20/1951: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 12 Tahun 1951, Mengenai Tugas Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional
• Peraturan Pemerintah 21/1951: Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Negara Republik Indonesia yang Telah Meletakkan Jabatan
• Peraturan Pemerintah 22/1951: Tentang Pemberian Tunjangan Jabatan
• Peraturan Pemerintah 23/1951: Tentang Pejabatan-Pejabatan Hidrografi Pelayaran Sipil
• Peraturan Pemerintah 24/1951: Tentang Kedudukan Pegawai-Pegawai Negara-Negara Bagian R.I.S. dan Pegawai-Pegawai yang Diperbantukan Pada Negara-Negara Bagian
• Peraturan Pemerintah 25/1951: Tentang Peraturan Mengenai Bank Rakyat Indonesia
• Peraturan Pemerintah 26/1951: Tentang Mengubah Peraturan Film 1940 (Film-Verordening 1940, Staatsblad 1940 No. 539)
• Peraturan Pemerintah 27/1951: Tentang Memperpanjang Jangka Waktu yang Ditentukan Dalam Pasal 3 Dari Peraturan Pemerintah Nr 1 Tahun 1951
• Peraturan Pemerintah 28/1951: Tentang Mengubah Peraturan Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeersverordening, Staatsblad 1936 No. 451)
• Peraturan Pemerintah 29/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Jawa Barat
• Peraturan Pemerintah 30/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Jawa-Barat
• Peraturan Pemerintah 31/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Jawa-Barat
• Peraturan Pemerintah 32/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Jawa-Tengah
• Peraturan Pemerintah 33/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Jawa-Tengah
• Peraturan Pemerintah 34/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Jawa-Tengah
• Peraturan Pemerintah 35/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Jawa-Timur
• Peraturan Pemerintah 36/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Jawa-Timur
• Peraturan Pemerintah 37/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Jawa-Timur
• Peraturan Pemerintah 38/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta
• Peraturan Pemerintah 39/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta
• Peraturan Pemerintah 40/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta
• Peraturan Pemerintah 41/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Sumatera Selatan
• Peraturan Pemerintah 42/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Sumatera Selatan
• Peraturan Pemerintah 43/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Selatan
• Peraturan Pemerintah 44/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Sumatera Tengah
• Peraturan Pemerintah 45/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Sumatera Tengah
• Peraturan Pemerintah 46/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Tengah
• Peraturan Pemerintah 47/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Sumatera Utara
• Peraturan Pemerintah 48/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Sumatera Utara
• Peraturan Pemerintah 49/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Utara
• Peraturan Pemerintah 50/1951: Tentang Peraturan Sementara Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat
• Peraturan Pemerintah 51/1951: Tentang Perubahan Rayon Kemahalan
• Peraturan Pemerintah 52/1951: Tentang Peraturan Lebih Lanjut Hal Retribusi Guna Membiayai Pelaksanaan Peraturan Pembatasan Perusahaan Berdasarkan Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nr 86)
• Peraturan Pemerintah 53/1951: Tentang Pemberian Istirahat Karena Hamil
• Peraturan Pemerintah 54/1951: Tentang Dinas Pencahari dan Pemberi Pertolongan Untuk Kepentingan Kapal-Kapal Laut dan Udara yang Mendapat Kecelakaan
• Peraturan Pemerintah 55/1951: Tentang Peraturan Perbaikan Pelabuhan
• Peraturan Pemerintah 56/1951: Tentang Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi-Selatan, Persiapan Pembubaran Daerah Sulawesi-Selatan dan Pembagian Wilayahnya Dalam Lingkungan Daerah Otonom Propinsi Sulawesi
• Peraturan Pemerintah 57/1951: Tentang Pemberian Tunjangan-Kemahalan dan Tunjangan-Keluarga Kepada Penerima Pensiun Atau Tunjangan
• Peraturan Pemerintah 58/1951: Tentang Opcenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat
• Peraturan Pemerintah 59/1951: Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Tetap
• Peraturan Pemerintah 60/1951: Tentang Peraturan Sementara Tentang Pemberian Pensiun Kepada Pegawai Negeri dan Janda Serta Anak Piatunya
• Peraturan Pemerintah 61/1951: Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Menteri
• Peraturan Pemerintah 62/1951: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 10 Tahun 1951 Tentang Pemberian Tunjangan Luar Biasa Kepada Para Pegawai Bangsa Asing
• Peraturan Pemerintah 63/1951: Tentang Peraturan Tata Tertib Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
• Peraturan Pemerintah 64/1951: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1951
• Peraturan Pemerintah 65/1951: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Daripada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan; Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi
• Peraturan Pemerintah 66/1951: Tentang Lambang Negara
• Peraturan Pemerintah 67/1951: Tentang Peraturan Pembagian Beras Untuk Pegawai Negeri
• Peraturan Pemerintah 68/1951: Tentang Kedudukan Menurut Hukum Devisen Dari Perwakilan-Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
• Peraturan Pemerintah 69/1951: Tentang Kedudukan Menurut Hukum Devisen Dari Perwakilan-Perwakilan Resmi Negara-Negara Asing di Republik Indonesia Beserta Anggauta-Anggautanya
• Peraturan Pemerintah 70/1951: Tentang Peraturan Istimewa Sementara Bagi Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Keluar Jawa
• Peraturan Pemerintah 71/1951: Tentang Pembubaran "Raad En Directorium Voor Het Meeten Kaarteerwezen" dan Pembentukan "Dewan Pengukuran dan Penggambaran Peta" dan "Direktorium Untuk Pengukuran dan Penggambaran Peta"
• Peraturan Pemerintah 72/1951: Tentang Perubahan-Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 50 Tahun 1951 Mengenai Peraturan Sementara Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat
• Peraturan Pemerintah 73/1951: Tentang Menyatakan Berlakunya "Epidemie Ordonnantie" (Lembaran-Negara 1911 No. 299) Terhadap Poliomyelitis Anterior Acuta (Penyakit Lumpuh Kanak-Kanak)

• Peraturan Pemerintah 1/1952: Tentang Susunan dan Tugas Dewan Serta Biro Rekonstruksi Nasional
• Peraturan Pemerintah 2/1952: Tentang Dewan Perancang Negara
• Peraturan Pemerintah 3/1952: Tentang Peraturan Sementara Mengenai Pemberian Tunjangan (Onderstand) Kepada Pegawai Negeri dan Janda Serta Anak Piatunya
• Peraturan Pemerintah 4/1952: Tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1952
• Peraturan Pemerintah 5/1952: Tentang Peraturan Sementara Mengenai Penetapan Jabatan dan Gaji Pegawai Negeri Sipil Bukan Warganegara
• Peraturan Pemerintah 6/1952: Tentang Mengubah Keputusan Pemerintah 15 Juli 1940 Nr 1 (Staatsblad 1940 No. 379) Mengenai Peraturan Devisen.
• Peraturan Pemerintah 7/1952: Tentang Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan dan Organisasi-Organisasi Pemerintah
• Peraturan Pemerintah 8/1952: Tentang Pemberhentian Dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu dan Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegwai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 9/1952: Tentang Daftar Susunan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 10/1952: Tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Pegawai Negeri
• Peraturan Pemerintah 11/1952: Tentang Hukuman Jabatan
• Peraturan Pemerintah 12/1952: Tentang Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri Dalam Lapangan Partikelir
• Peraturan Pemerintah 13/1952: Tentang Pemberian Pengganti Kerugian Kepada Pegawai Negeri Sipil Untuk Barang-Barnag yang Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak Atau Hilang Pada Waktu Melakukan Perjalanan-Dinas
• Peraturan Pemerintah 14/1952: Tentang Pemberian Pengganti Kerugian Kepada Pegawai Negeri Sipil Untuk Barang-Barang Bergerak, yang Bukan Karena Salah Dan/Atau Kelalaiannya Sendiri, Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak Atau Hilang Sebagai Akibat Peristiwa-Peristiwa Luar Biasa, Terjadi di Suatu Tempat Atau Daerah
• Peraturan Pemerintah 15/1952: Tentang Staf Keamanan
• Peraturan Pemerintah 16/1952: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Mengenai Pelaksanaan Penyereahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi-Propinsi di Jawa dan Sumatera dan Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta
• Peraturan Pemerintah 17/1952: Tentang Mobil Untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Para Menteri Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 18/1952: Tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952, Mengenai Mobil Untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 19/1952: Tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda dan Tunjangan Kepada Anak Yatim-Piatu Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 20/1952: Tentang Susunan dan Pimpinan Kementerian-Kementerian Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 21/1952: Tentang Mengubah "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationaal Postbesluit 1948" (Internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 No. 76)
• Peraturan Pemerintah 22/1952: Tentang Peraturan yang Mengatur Penggantian Biaya Perjalanan dan Biaya Penginapan Dalam Negeri yang Harus Dikeluarkan Oleh Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Para Menteri
• Peraturan Pemerintah 23/1952: Tentang Memperpanjang Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 67 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nr 112 Tahun 1951) Mengenai Pembagian Beras Untuk Pegawai Negeri
• Peraturan Pemerintah 24/1952: Tentang Perubahan Rayon Kemahalan
• Peraturan Pemerintah 25/1952: Tentang Peraturan Sementara Penetapan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 26/1952: Tentang Pengubahan Jumlah Persentase Tunjangan Kemahalan Daerah
• Peraturan Pemerintah 27/1952: Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952 Tentang Mobil Untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Para Menteri Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nr 18 Tahun 1952 Tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952 Untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 28/1952: Tentang Pencabutan Kembali Peraturan Pemerintah Nr 15 Tahun 1952 Mengenai Staf Keamanan
• Peraturan Pemerintah 29/1952: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 4 Tahun 1950, Mengenai "Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden, Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat"
• Peraturan Pemerintah 30/1952: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 3 Juli 1916 No. 2 (Staatsblad No. 475)
• Peraturan Pemerintah 31/1952: Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nr 70 Tahun 1951, Mengenai Peraturan Istimewa Bagi Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Keluar Jawa
• Peraturan Pemerintah 32/1952: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 11 Tahun 1952 Mengenai Hukuman Jabatan
• Peraturan Pemerintah 33/1952: Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dan Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah-Daerah Swatantra
• Peraturan Pemerintah 34/1952: Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagain Wilayahnya Dalam Daerah-Daerah Swatantra
• Peraturan Pemerintah 35/1952: Tentang Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagain Wilayahnya Dalam Daerah-Daerah Swatantra
• Peraturan Pemerintah 36/1952: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 18 Tahun 1951
• Peraturan Pemerintah 37/1952: Tentang Peraturan Sementara Penetapan Gaji Pokok Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Wakil-Perdana Menteri dan Para Menteri Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 38/1952: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 63 Tahun 1951 Mengenai Peraturan Tata-Tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
• Peraturan Pemerintah 39/1952: Tentang Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil.
• Peraturan Pemerintah 40/1952: Tentang Peraturan Dewan Kehormatan Militer
• Peraturan Pemerintah 41/1952: Tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara Diluar Lingkungan Jabatan yang Dipangkunya
• Peraturan Pemerintah 42/1952: Tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 25 Lembaran Negara Nr 34 Tahun 1952) Bagi Para Anggota Angkatan Perang yang Digaji Menurut Peraturan Pemerintah Nr 50 Tahun 1951
• Peraturan Pemerintah 43/1952: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nr 58 Tahun 1951
• Peraturan Pemerintah 44/1952: Tentang Penunjukan Daerah di Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah, Dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah
• Peraturan Pemerintah 45/1952: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Sosial Kepada Propinsi
• Peraturan Pemerintah 46/1952: Tentang Kenaikan Pensiun dan Tunjangan yang Bersifat Pensiun yang Diberikan Kepada Bekas Pegawai Negeri dan Sipil Atau Janda Dan/ Atau Anaknya
• Peraturan Pemerintah 47/1952: Tentang Pemberian Tunjangan-Kemahalan-Daerah dan Tunjangan-Keluarga Kepada Penerima Pensiun Dan/Atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun
• Peraturan Pemerintah 48/1952: Tentang Pengubahan Peraturan Devisen 1940 (Staatsblad Nr 291)
• Peraturan Pemerintah 49/1952: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagaimana Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi di Jawa
• Peraturan Pemerintah 50/1952: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa
• Peraturan Pemerintah 51/1952: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Sumatera

• Peraturan Pemerintah 1/1953: Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 ("Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dan Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah Swatantra", Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 47)
• Peraturan Pemerintah 2/1953: Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 ("Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah-Daerah Swatantra", Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 48)
• Peraturan Pemerintah 3/1953: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 (Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara, Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 49)
• Peraturan Pemerintah 4/1953: Tentang Surat-Peerbendaharaan Untuk Tahun 1953
• Peraturan Pemerintah 5/1953: Tentang Pemerintah Untuk Merubah Uang Ganti Rugi Maksimum Tersebut Dalam Pasal 21 Industriebaan-Verordening (Staatsblad 1939 Nomor 39)
• Peraturan Pemerintah 6/1953: Tentang Pejabat Sekretaris Jenderal Pada Pelbagai Kementrian
• Peraturan Pemerintah 7/1953: Tentang "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationale Post Besluit 1948" (Internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 Nr 76)
• Peraturan Pemerintah 8/1953: Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara
• Peraturan Pemerintah 9/1953: Tentang Pejabat Thesaurir Jenderal dan Perubahan Kedudukan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan
• Peraturan Pemerintah 10/1953: Tentang Pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat
• Peraturan Pemerintah 11/1953: Tentang Daerah Sulawesi Utara dan Pembentukan Daerah Tersebut Sebagai Daerah yang Bersifat Satuan Kenegaraan yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri
• Peraturan Pemerintah 12/1953: Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 20 Tahun 1951)
• Peraturan Pemerintah 13/1953: Tentang Mengubah dan Menambah Lebih Lanjut "Algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 Nomor 721)
• Peraturan Pemerintah 14/1953: Tentang Peraturan Peraturan Penyelenggaraan "Ordonnantie Op De Loon Belasting"
• Peraturan Pemerintah 15/1953: Tentang Istirahat Dalam Negeri
• Peraturan Pemerintah 16/1953: Tentang "Jachtverordening Java En Madura 1940" (Staatsblad 1940 Nr 247)
• Peraturan Pemerintah 17/1953: Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Dahulu Nomor 22 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1951, Mengenai Jumlah Tunjangan Tertinggi yang Dapat Diberikan Berturut-Turut Kepada Bekas Presiden/Wakil Presiden dan Menteri Negara Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 18/1953: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi dan Penegasan Tugas Mengenai Pekerjaan Umum Dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil
• Peraturan Pemerintah 19/1953: Tentang Perubahan Beberapa Pasal Dari Reglemen Dewan-Dewan Perumahan yang Tercantum Dalam Staatsblad 1948 Nomor 33, Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah yang Terakhir Dengan Keputusan di Dalam Staatsblad 1948 Nomor 217
• Peraturan Pemerintah 20/1953: Tentang Uang Kertas Pemerintah
• Peraturan Pemerintah 21/1953: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953 Menganai Pemberian Istirahat dalam Negari
• Peraturan Pemerintah 22/1953: Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Nomor 28 Tahun 1953 ) dan Penetapan Pengubahan "Jachtverordening Java En Madoera 1940" (Staatsblad 1940 Nr. 247)
• Peraturan Pemerintah 23/1953: Tentang Pembungkusan Bahan-Bahan Pembeku Karet
• Peraturan Pemerintah 24/1953: Tentang Uang Duka/Penghibur Kepada Janda/Ahli Waris Pegawai yang Tewas Dalam Melakukan Kewajibannya
• Peraturan Pemerintah 25/1953: Tentang Penggantian Pembayaran Uang Penginapan dan Uang Makan di Rumah Penginapan Umum Bagi Menteri Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 26/1953: Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 13 Tahun 1952), Mengenai Pemberhentian Dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu dan Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 27/1953: Tentang Rumah-Rumah Sakit Partikelir yang Merawat Orang-Orang Miskin dan Orang-Orang yang Kurang Mampu
• Peraturan Pemerintah 28/1953: Tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1950 Republik Indonesia (Yogyakarta) Tentang Sumpah dan Janji Bagi Anggota Dewan Pemerintah Daerah Bagi Daerah-Daerah Otonom di Wilayah Bekas Negara Indonesia Timur
• Peraturan Pemerintah 29/1953: Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa dan Pemilihan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Baru
• Peraturan Pemerintah 30/1953: Tentang Os-Ongkos Dalam Ordonansi 17 Desember 1909 (Staatsblad 1909 Nomor 584)
• Peraturan Pemerintah 31/1953: Tentang Kedudukan Pegawai Pada Jawatan Kereta Api, yang Berasal Dari Perusahaan Kereta Api Partikelir
• Peraturan Pemerintah 32/1953: Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa dan Tentang Pemilihan Anggota-Anggota Baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa
• Peraturan Pemerintah 33/1953: Tentang Tugas dan Penambahan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
• Peraturan Pemerintah 34/1953: Tentang Penambahan Dalam Ketentuan Tentang Tugas dan Urusan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten, Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan di Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
• Peraturan Pemerintah 35/1953: Tentang Pimpinan Kementrian Pertahanan
• Peraturan Pemerintah 36/1953: Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nomor 15 Tahun 1950)
• Peraturan Pemerintah 37/1953: Tentang Gaji Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan
• Peraturan Pemerintah 38/1953: Tentang Resmi Sebagian Dari Pada Tugas dan Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Daerah Otonom Kotapraja Jakarta Raya
• Peraturan Pemerintah 39/1953: Tentang Sumpah (Menyatakan Keterangan) Anggota-Anggota Badan-Badan Penyelenggara Pimilihan
• Peraturan Pemerintah 40/1953: Tentang Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Urusan Pegawai
• Peraturan Pemerintah 41/1953: Tentang Melaporkan Perusahaan
• Peraturan Pemerintah 42/1953: Tentang Perubahan Status Daerah Bahagian Kota Manado Menjadi Daerah Manado yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

• Peraturan Pemerintah 1/1954: Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 72 Tahun 1952), Mengenai Penunjukan Daerah di Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah Dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah
• Peraturan Pemerintah 2/1954: Tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan Tahun 1954
• Peraturan Pemerintah 3/1954: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 24 Tahun 1953) Tentang Penyelenggaraan "Ordonnantie Op De Loonbelasting"
• Peraturan Pemerintah 4/1954: Tentang Mengubah Keputusan Pemerintah Tanggal 15 Juli 1940 No.1 (Staatsblad 1940 No. 379) Mengenai Peraturan Devisen
• Peraturan Pemerintah 5/1954: Tentang Pelaksanaan Ketentuan Khusus No. 6 Pada Pos 159 Dari Tarip Bea Masuk
• Peraturan Pemerintah 6/1954: Tentang Penampungan Bekas Anggota Angkatan Perang dan Pemulihan Mereka ke Dalam Masyarakat
• Peraturan Pemerintah 7/1954: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 38 Tahun 1951) Tentang Mengubah Peraturan Film Tahun 1940 Filmverordening 1940. Staatsblad 1940 No. 539)
• Peraturan Pemerintah 8/1954: Tentang Pengubahan Peraturan Tentang Bank Rakyat Indonesia
• Peraturan Pemerintah 9/1954: Tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
• Peraturan Pemerintah 10/1954: Tentang Pelanjutan Pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet
• Peraturan Pemerintah 11/1954: Tentang Pemberian Pembebasan-Pembebasan Dari Pemungutan Tambahan atas Pengiriman Uang ke Luar Negeri
• Peraturan Pemerintah 12/1954: Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perindustrian Kepada Propinsi-Propinsi
• Peraturan Pemerintah 13/1954: Tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perindustrian Kepada Kotapraja Jakarta-Raya
• Peraturan Pemerintah 14/1954: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 61 Tahun 1953)
• Peraturan Pemerintah 15/1954: Tentang Tunjangan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Calon Pegawai Negeri Sipil yang Belajar di Dalam dan di Luar Negeri
• Peraturan Pemerintah 16/1954: Tentang Urusan Rekonstruksi Nasional
• Peraturan Pemerintah 17/1954: Tentang Dewan Keamanan Nasional
• Peraturan Pemerintah 18/1954: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1951 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda-Janda dan Onderstan Kepada Anak-Anak Yatim/Piatu Dari Para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran-Negara Tahun 1951 No.5)
• Peraturan Pemerintah 19/1954: Tentang Pimpinan, Susunan dan Cara Bekerja Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri
• Peraturan Pemerintah 20/1954: Tentang Mengurus Dana Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri
• Peraturan Pemerintah 21/1954: Tentang Penetapan Peraturan Istirahat Buruh
• Peraturan Pemerintah 22/1954: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nr 15 Tahun 1953 Tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri (Lembaran-Negara 1953 Nr 26)
• Peraturan Pemerintah 23/1954: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nr 11 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Nr 17 Tahun 1953)
• Peraturan Pemerintah 24/1954: Tentang Pembentukan Wilayah Gabungan Bolaang Mangondow Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri
• Peraturan Pemerintah 25/1954: Tentang Pembentukan Komisariat Urusan Daerah-Daerah Otonoom
• Peraturan Pemerintah 26/1954: Tentang Penetapan Tanggal Terakhir Untuk Mengajukan Permohonan Pembayaran "Backpay Pensiun"
• Peraturan Pemerintah 27/1954: Tentang Pemberian Persekot Hari Raya Kepada Pegawai Negeri
• Peraturan Pemerintah 28/1954: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1953 Mengenai Pemberian Uang Duka/Penghibur Kepada Janda/Ahli Waris Pegawai yang Tewas Dalam Melakukan Kewajibannya
• Peraturan Pemerintah 29/1954: Tentang Penanggungan Pajak Peralihan dan Pajak Upah Bagi Pegawai Negeri Oleh Negara
• Peraturan Pemerintah 30/1954: Tentang Penunjukan Terhadap Beberapa Hasil yang Dibikin Dari Alkohol-Etil, yang Dalam Keadaan-Keadaan Tertentu Tidak Akan Dibebani Sebagai Barang Alkohol Sulingan
• Peraturan Pemerintah 31/1954: Tentang Pekerja Pemerintah
• Peraturan Pemerintah 32/1954: Tentang Pendaftaran Orang Asing
• Peraturan Pemerintah 33/1954: Tentang Penempatan Dalam Jabatan dan Pemberhentian, Pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif Dari Jabatan Dalam Dinas Ketentaraan
• Peraturan Pemerintah 34/1954: Tentang Hak Kekuasaan Untuk Memberikan Kenaikan Gaji yang Tertentu
• Peraturan Pemerintah 35/1954: Tentang Jaminan yang Berupa Pensiun Dari Pemerintah Bagi Guru Sekolah Rakyat Negeri
• Peraturan Pemerintah 36/1954: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1952 yang Mengenai Batas Tertinggi Jumlah Pokok Pensiun dan Tunjangan Kemahalan Daerah Serta Tunjangan Keluarga (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 77)
• Peraturan Pemerintah 37/1954: Tentang Pemberian Honorarium Kepada Para Ketua (Pengganti) Para Jaksa (Pengganti) dan Para Panitera (Pengganti) Pada Pengadilan Kejaksaan Ketentaraan
• Peraturan Pemerintah 38/1954: Tentang Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah
• Peraturan Pemerintah 39/1954: Tentang Pengubahan Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Anggota T.N.I. yang Pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 18)
• Peraturan Pemerintah 40/1954: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Tahun 1951 No. 70) Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat
• Peraturan Pemerintah 41/1954: Tentang Kenaikan Pensiun dan Onderstand yang Diberikan Kepada Para Bekas Anggota Tentara Angkatan Perang dan Sebagainya
• Peraturan Pemerintah 42/1954: Tentang Pembatasan Perusahaan Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
• Peraturan Pemerintah 43/1954: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1953 Jo. No. 14 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 61 Tahun 1953 Jo. No. 26 Tahun 1954), Mengenai Pembaharuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa dan Tentang Pemilihan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daearah Minahasa
• Peraturan Pemerintah 44/1954: Tentang Pengubahan Peraturan Lalu Lintas Jalan
• Peraturan Pemerintah 45/1954: Tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Orang Asing yang Berada di Indonesia
• Peraturan Pemerintah 46/1954: Tentang Pengubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 23 Tahun 1954) Tentang Pemberian Pembebasan-Pembebasan Dari Pemungutan Tambahan Pembayaran atas Pengiriman Uang ke Luar Negeri
• Peraturan Pemerintah 47/1954: Tentang Cara Pencalonan Buat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante Oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan Non Aktip/Pemberhentian Berdasarkan Penerimaan Keanggotaan/Pencalonan Keanggotaan Tersebut, Pun Larangan Mengadakan Kampanye Pemilihan Terhadap Anggota Angkatan Perang
• Peraturan Pemerintah 48/1954: Tentang Mengubah Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitvoring Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)
• Peraturan Pemerintah 49/1954: Tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan
• Peraturan Pemerintah 50/1954: Tentang Perubahan Peraturan-Peraturan Pemberian Pembebasan Cukai Untuk Minyak Tanah (Kerozine) dan Sulingan-Sulingan Minyak Tambang yang Disamakandengan Minyak Tanah
• Peraturan Pemerintah 51/1954: Tentang Pemberian Tunjangan Istimewa Kepada Keluarga Pegawai yang Tewas
• Peraturan Pemerintah 52/1954: Tentang Pemberian Tunjangan Cacat
• Peraturan Pemerintah 53/1954: Tentang Kekuasaan Mengeluarkan Surat Paksa Mengenai Pajak-Pajak
• Peraturan Pemerintah 54/1954: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 52 Tahun 1954) Tentang Pendaftaran Orang Asing
• Peraturan Pemerintah 55/1954: Tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer
• Peraturan Pemerintah 56/1954: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 87 Tahun 1953)
• Peraturan Pemerintah 57/1954: Tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya
• Peraturan Pemerintah 58/1954: Tentang Pengubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950 Republik Indonesia Jogjakarta Dahulu Tentang Universitas Negeri Gajah Mada
• Peraturan Pemerintah 59/1954: Tentang Kedudukan dan Gaji Para Pejabat Gubernur
• Peraturan Pemerintah 60/1954: Tentang mengubah Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 73) Tentang "Pembatasan Perusahaan Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras"
• Peraturan Pemerintah 61/1954: Tentang Penetapan Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut
• Peraturan Pemerintah 62/1954: Tentang Pengesahan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Menteri Perekonomian Tertanggal 19 Oktober 1954 No.112/Um/54 15020/M Tentang Penetapan Besarnya Jumlah Pemungutan Termaksud Dalam Pasal 11 "Krosok-Ordonnantie" (Lembaran-Negara Tahun 1937 No. 604)
• Peraturan Pemerintah 63/1954: Tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer
• Peraturan Pemerintah 64/1954: Tentang Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 47 Tahun 1952)

• Peraturan Pemerintah 1/1955: Tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit
• Peraturan Pemerintah 2/1955: Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 72 Tahun 1952), Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah Dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah
• Peraturan Pemerintah 3/1955: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 99 Tahun 1954) Tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya
• Peraturan Pemerintah 4/1955: Tentang Pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat
• Peraturan Pemerintah 5/1955: Tentang Dewan Penerbangan
• Peraturan Pemerintah 6/1955: Tentang Mengubah/Menambah Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 72) Tentang Kenaikan Pensiun dan Onderstand yang Diberikan Kepada Para Bekas Anggota Tentara Angkatan Perang Republik Indonesia, Knil Dahulu dan Sebagainya, dan Kepada Janda Dan/Atau Anaknya
• Peraturan Pemerintah 7/1955: Tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan Tahun 1955
• Peraturan Pemerintah 8/1955: Tentang Penetapan Retribusi Untuk Izin Ekspor Kapuk Buat Tahun Lisensi 19504/1955
• Peraturan Pemerintah 9/1955: Tentang Penunjukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Sebagai Pegawai Pencatat Balik Nama Untuk Kapal-Kapal
• Peraturan Pemerintah 10/1955: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 30 Tahun 1954) Tentang Dewan Keamanan Nasional
• Peraturan Pemerintah 11/1955: Tentang Gabungan Kepala-Kepala Staf
• Peraturan Pemerintah 12/1955: Tentang Cara Centraal Rubber Fonds Termaksud Dalam "Centraal Rubber Fonds Ordonnantie 1948" Melaksanakan Tugasnya Termaksud Dalam Pasal 2 Ordonansi Tersebut
• Peraturan Pemerintah 13/1955: Tentang Pengubahan/Penambahan Peraturan Pemerintah N0.50 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 70 Tahun 1951 Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat
• Peraturan Pemerintah 14/1955: Tentang Dewan Keamanan
• Peraturan Pemerintah 15/1955: Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
• Peraturan Pemerintah 16/1955: Tentang Pemindahan Kekuasaan "Hoofd Van Gewestelijk Bestuur" Dalam Peradilan Asli
• Peraturan Pemerintah 17/1955: Tentang Cara Penggunaan Uang Opsenten atas Bea-Keluar atas Karet Rakyat
• Peraturan Pemerintah 18/1955: Tentang Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri
• Peraturan Pemerintah 19/1955: Tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea-Masuk dan Bea-Keluar Umum Untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu
• Peraturan Pemerintah 20/1955: Tentang Panji-Panji Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Lambang Kesatuan Untuk Seluruh Korps
• Peraturan Pemerintah 21/1955: Tentang Pengubahan Lebih Lanjut "Algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)
• Peraturan Pemerintah 22/1955: Tentang Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah
• Peraturan Pemerintah 23/1955: Tentang Peraturan Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 24/1955: Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negara Kepada Pegawai-Pegawai Negeri.
• Peraturan Pemerintah 25/1955: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954)
• Peraturan Pemerintah 26/1955: Tentang Pengubahan Pasal 1 Ayat (2) Sub A Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 14) dan Penyerahan Tugas Menjalankan Kebijaksanaan Mengenai Biro Penampungan Anggota Tentara (B.P.B.A.T.) Kepada Menteri Negara
• Peraturan Pemerintah 27/1955: Tentang Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Menteri Muda Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 28/1955: Tentang Pengubahan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 88 Tahun 1954)
• Peraturan Pemerintah 29/1955: Tentang Pengubahan/Penambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 53 Tahun 1954) Sepanjang Mengenai Bab IV Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan dan Bab V Tentang Pernyataan Non Aktif Dari Jabatan
• Peraturan Pemerintah 30/1955: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 88)
• Peraturan Pemerintah 31/1955: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954)
• Peraturan Pemerintah 32/1955: Tentang Mengubah Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 48)
• Peraturan Pemerintah 33/1955: Tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 34/1955: Tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1956
• Peraturan Pemerintah 35/1955: Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1952 Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah Dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah
• Peraturan Pemerintah 36/1955: Tentang Pengubahan Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)
• Peraturan Pemerintah 37/1955: Tentang Penyerahan Urusan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kepada Kementerian Luar Negeri

• Peraturan Pemerintah 1/1956: Tentang Mengadakan Jabatan Sekretaris di Kementrian Pekerjaan Umum & Tenaga dan Kementerian Perburuhan
• Peraturan Pemerintah 2/1956: Tentang Pembubaran Komisariat Urusan Daerah-Daerah Otonom
• Peraturan Pemerintah 3/1956: Tentang Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dalam Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Lembaran-Negara 1937 No. 604) Untuk Tahun 1956
• Peraturan Pemerintah 4/1956: Tentang Pembebasan Pegawai Negeri Dari Kewajibannya Untuk Membantu Pusat Organisasi Serikat Sekerja
• Peraturan Pemerintah 5/1956: Tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan "Ordonnantie Aetherische Olien" (Lembaran-Negara Tahun 1937 No. 601) dan "Verordening" Aetherische Olien (Lembaran-Negara Tahun 1937 No. 605) Untuk Minyak Kayu Putih
• Peraturan Pemerintah 6/1956: Tentang Urusan Pembelian Minyak Kayu Putih
• Peraturan Pemerintah 7/1956: Tentang Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Agama
• Peraturan Pemerintah 8/1956: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1952 Mengenai Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri Dalam Lapangan Partikelir (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 17)
• Peraturan Pemerintah 9/1956: Tentang Perjalanan Luar Negeri Tenaga Bangsa Asing
• Peraturan Pemerintah 10/1956: Tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Kepada Para Hakim Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 11/1956: Tentang Dewan dan Majelis-Majelis Perniagaan dan Perusahaan
• Peraturan Pemerintah 12/1956: Tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Para Jaksa Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 13/1956: Tentang Pengubahan Bedrijfsreglementeringsverordening Textielbedrijven 1940
• Peraturan Pemerintah 14/1956: Tentang Mengubah dan Menambah Daftar Lampiran A Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (P.G.P.N.) 1955
• Peraturan Pemerintah 15/1956: Tentang Dewan Ekonomi dan Perencanaan
• Peraturan Pemerintah 16/1956: Tentang Penetapan Kota Besar Bandung Sebagai Tempat Rapat-Rapat Konstituante
• Peraturan Pemerintah 17/1956: Tentang Pengubahan dan Penambahan "Scheepvaartverordening 1936"
• Peraturan Pemerintah 18/1956: Tentang Penyerahan Premi Kepada Pegawai-Pegawai yang Pekerjaannya Langsung Berkenaan Dengan Pajak-Pajak yang Dipungut Oleh Jawatan Pajak
• Peraturan Pemerintah 19/1956: Tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 Dengan Pasal 81a
• Peraturan Pemerintah 20/1956: Tentang Mengganti Peraturan Penghapusan Uang yang Dicuri, Digelapkan Atau Hilang Dari Perhitungan Bendaharawan yang Bersangkutan
• Peraturan Pemerintah 21/1956: Tentang Mengubah Peraturan Penghapusan Barang-Barang Karena Busuk, Rusak, Dicuri Atau Hilang Dari Perhitungan Bendaharawan yang Bersangkutan
• Peraturan Pemerintah 22/1956: Tentang Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Para Menteri
• Peraturan Pemerintah 23/1956: Tentang Pendirian Universitas Hassanuddin di Makassar
• Peraturan Pemerintah 24/1956: Tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukittinggi
• Peraturan Pemerintah 25/1956: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 96 Tahun 1954) Tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer
• Peraturan Pemerintah 26/1956: Tentang Penetapan Retribusi Untuk Izin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 19505/1956
• Peraturan Pemerintah 27/1956: Tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintahan Sipil
• Peraturan Pemerintah 28/1956: Tentang Pengubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara No. 23 Tahun 1955) Tentang Dewan Keamanan
• Peraturan Pemerintah 29/1956: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Daerah (Undang-Undang No. 19 Tahun 1956, Lembaran-Negara No. 44 Tahun 1956)
• Peraturan Pemerintah 30/1956: Tentang Tambahan Peraturan Pemerintah Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 560)
• Peraturan Pemerintah 31/1956: Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan C.Q. Hak Kesejahteraan Kepada Para Tenaga Ahli Kesehatan di Dalam Lingkungan Angkatan Perang
• Peraturan Pemerintah 32/1956: Tentang Penyelesaian Penampungan dan Pengembalian Ke-Masyarakat Para Anggota Corps Cadangan Nasional
• Peraturan Pemerintah 33/1956: Tentang Pengubahan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 34/1956: Tentang Tambang Minyak Sumatera Utara
• Peraturan Pemerintah 35/1956: Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan Konsesi
• Peraturan Pemerintah 36/1956: Tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan Konsesi
• Peraturan Pemerintah 37/1956: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 63 Tahun 1952)
• Peraturan Pemerintah 38/1956: Tentang Pemberian Uang Duka Atau Penghibur Kepada Janda Atau Ahli-Waris Anggota Angkatan Perang yang Tewas Karena Keganasan Gerombolan
• Peraturan Pemerintah 39/1956: Tentang Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Sosial
• Peraturan Pemerintah 40/1956: Tentang Pengubahan/Penambahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 5 Tahun 1951)

• Peraturan Pemerintah 1/1957: Tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan
• Peraturan Pemerintah 2/1957: Tentang Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat Desa Dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun
• Peraturan Pemerintah 3/1957: Tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah
• Peraturan Pemerintah 4/1957: Tentang Pemberian Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah
• Peraturan Pemerintah 5/1957: Tentang Panitia Negara Perimbangan Keuangan
• Peraturan Pemerintah 6/1957: Tentang Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Pemegang Jabatan-Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 7/1957: Tentang Susunan Kementrian Pertahanan
• Peraturan Pemerintah 8/1957: Tentang Pembebasan Dari Bea Masuk atas Dasar Hubungan Internasional
• Peraturan Pemerintah 9/1957: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 No. 17) Tentang Peraturan Pemberian Sokongan Kepada Janda dan Anak Yatim Piatu Dari Anggota Tentara R.I.S./T.N.I.
• Peraturan Pemerintah 10/1957: Tentang Pemberian Tunjangan Kejuruan
• Peraturan Pemerintah 11/1957: Tentang Penurunan Porto Bagi Pengiriman Surat Kabar dan Lampiran dan Pengubahan Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Lembaran-Negara 1934 No. 721)
• Peraturan Pemerintah 12/1957: Tentang Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dalam Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Lembaran-Negara Tahun 1937 No. 64 Untuk Tahun 1957
• Peraturan Pemerintah 13/1957: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer
• Peraturan Pemerintah 14/1957: Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 54) dan Penetapan Peraturan No. 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 15) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 69)
• Peraturan Pemerintah 15/1957: Tentang Susunan Tingkat Pengajaran Pada Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada
• Peraturan Pemerintah 16/1957: Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 72) yang Telah Diperpanjang Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah N0.35 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 80)
• Peraturan Pemerintah 17/1957: Tentang Pengubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Mengenai Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1957)
• Peraturan Pemerintah 18/1957: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara No. 23 Tahun 1955) Tentang Dewan Keamanan
• Peraturan Pemerintah 19/1957: Tentang Pengubahan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil "Pgpn 1955" (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1955, Lembaran-Negara No. 48 Tahun 1955 Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Kemudian)
• Peraturan Pemerintah 20/1957: Tentang Pemberian Penggantian Pembayaran Uang Penginapan dan Uang Makan di Rumah Penginapan Umum Bagi Ketua Konstituante Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 21/1957: Tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1957
• Peraturan Pemerintah 22/1957: Tentang Penambahan Pangkat-Pangkat Organik Dalam Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 23/1957: Tentang Pembekuan Badan-Badan Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten Sebagai yang Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 23) Tentang Dewan Keamanan
• Peraturan Pemerintah 24/1957: Tentang Peraturan Pangkat-Pangkat Militer Dalam Angkatan Perang Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 25/1957: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. Tahun 1957) Tentang Tunjangan Kejuruan
• Peraturan Pemerintah 26/1957: Tentang Peraturan Gaji Militer
• Peraturan Pemerintah 27/1957: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 8) Tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa
• Peraturan Pemerintah 28/1957: Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 29) dan Penetapan Penyerahan Urusan Rekonstruksi Nasional Kepada Menteri Urusan Veteran
• Peraturan Pemerintah 29/1957: Tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Propinsi Aceh
• Peraturan Pemerintah 30/1957: Tentang Lembaga Administrasi Negara
• Peraturan Pemerintah 31/1957: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44, 45, 46, 65 Tahun 1951, No. 45, 51 Tahun 1952, No. 18 Tahun 1953 dan No. 12 Tahun 1954
• Peraturan Pemerintah 32/1957: Tentang Dasar-Dasar Pemilihan dan Penggantian Anggota-Anggota Dewan Pemerintah Daerah
• Peraturan Pemerintah 33/1957: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1957
• Peraturan Pemerintah 34/1957: Tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan
• Peraturan Pemerintah 35/1957: Tentang Pemberian Tunjangan Kemahalan Umum
• Peraturan Pemerintah 36/1957: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 85 Tahun 1957) Tentang Dasar-Dasar Pemilihan dan Penggantian Anggota-Anggota Dewan Pemerintah Daerah
• Peraturan Pemerintah 37/1957: Tentang Pendirian Universitas Pajajaran di Bandung
• Peraturan Pemerintah 38/1957: Tentang Menambah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1953 Tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri
• Peraturan Pemerintah 39/1957: Tentang Perubahan Lebih Lanjut "Postverordening 1935" (Staatsblad No. 721) Sebagaimana Telah Kerap Diubah dan Ditambah, Terakhir Kali Dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 45)
• Peraturan Pemerintah 40/1957: Tentang Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian
• Peraturan Pemerintah 41/1957: Tentang Perubahan "Postbesluit Dienststukken 1935"
• Peraturan Pemerintah 42/1957: Tentang Pengubahan Lebih Lanjut "Internationale Postverordening 1948" (Staatsblad 1949 No. 76), Sebagaimana Telah Kerap Kali Diubah dan Ditambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 13)
• Peraturan Pemerintah 43/1957: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 17) Tentang Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut
• Peraturan Pemerintah 44/1957: Tentang Penetapan Peraturan Umum Mengenai Syarat-Syarat Kecakapan, Pengetahuan dan Cara Pemilihan Serta Pengesahan Kepala Daerah
• Peraturan Pemerintah 45/1957: Tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura
• Peraturan Pemerintah 46/1957: Tentang Peraturan Umum Mengenai Gaji, Uang Jalan dan Uang Penginapan Serta Penghasilan-Penghasilan Lain Bagi Kepala Daerah
• Peraturan Pemerintah 47/1957: Tentang Perizinan Pelayaran
• Peraturan Pemerintah 48/1957: Tentang Penetapan Pendirian Universitas Sumatera Utara di Medan
• Peraturan Pemerintah 49/1957: Tentang Penetapan Peraturan Penyelesaian Pemerintah Terhadap Pendidikan Pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 50/1957: Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 19 (Lembaran-Negara Tahun 1951 No. 16) dan Penetapan Peraturan Tata Tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
• Peraturan Pemerintah 51/1957: Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua, Anggota dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
• Peraturan Pemerintah 52/1957: Tentang Penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua, Anggota dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
• Peraturan Pemerintah 53/1957: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1957) Tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan
• Peraturan Pemerintah 54/1957: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 55 Tahun 1957) Tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1957
• Peraturan Pemerintah 55/1957: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 11) Tentang Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan dan Organisasi-Organisasi Pemerintah
• Peraturan Pemerintah 56/1957: Tentang Penetapan Peraturan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah
• Peraturan Pemerintah 57/1957: Tentang Pengubahan "Schepenverordening 1935" (Staatsblad 1935 No. 344) Seperti Telah Diubah dan Ditambah, Terakhir Dengan Regeringsverordening Dalam Staatsblad 1941 No. 55
• Peraturan Pemerintah 58/1957: Tentang Pengubahan "Uitwateringsverordening 1935" (Staatsblad 1932 No. 121) Seperti Telah Diubah dan Ditambah, Terakhir Dengan Regeringsverordening Dalam Staatsblad 1939 No. 357
• Peraturan Pemerintah 59/1957: Tentang Penyerahan Tugas Mengenai Menyewa Rumah-Rumah/Pekarangan-Pekarangan Milik Partikelir yang Diperlukan Oleh Instansi Pemerintah Sipil Kepada Masing-Masing Kementerian yang Bersangkutan
• Peraturan Pemerintah 60/1957: Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 Nomor 96), Keputusan-Keputusan Presiden dan Keputusan-Keputusan Menteri Pertahanan Tentang Penunjukan/Pengangkatan Penguasa-Penguasa Militer
• Peraturan Pemerintah 61/1957: Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 N0. 73) dan Undang-Undang No. 29 Tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 74)
• Peraturan Pemerintah 62/1957: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 77 Tahun 1951) Mengenai "Peraturan Perbaikan Pelabuhan"
• Peraturan Pemerintah 63/1957: Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1952 Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah Dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah
• Peraturan Pemerintah 64/1957: Tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusan Dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
• Peraturan Pemerintah 65/1957: Tentang Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dalan Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad 1937 No. 64) Untuk Tahun 1958
• Peraturan Pemerintah 66/1957: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 Nomor 8) Tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa

• Peraturan Pemerintah 1/1958: Tentang Pengeluaran Uang Kertas Perbendaharaan Tahun 1958
• Peraturan Pemerintah 2/1958: Tentang Penggantian Pegawai yang Menjabat Jabatan Penting
• Peraturan Pemerintah 3/1958: Tentang Pemberhentian Militer Sukarela Dari Dinas Tentara
• Peraturan Pemerintah 4/1958: Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Pejabat yang Menjalankan Jabatan Presiden Sebagai yang Dimaksud Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 11)
• Peraturan Pemerintah 5/1958: Tentang Penyerahan Tugas Bimbingan dan Perbaikan Sosial Kepada Daerah Tingkat Ke-I
• Peraturan Pemerintah 6/1958: Tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan Kepada Daerah Tingkat Ke-I
• Peraturan Pemerintah 7/1958: Tentang Dewan Bahan Makanan
• Peraturan Pemerintah 8/1958: Tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 1 Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan
• Peraturan Pemerintah 9/1958: Tentang Pemberian Tunjangan Kejuruan Kepada Mualim Pelayaran Besar, Ahli Mesin Kapal dan Markonis Pelayaran Negara
• Peraturan Pemerintah 10/1958: Tentang Pembentukan Badan Pusat Penguasa Perusahaan-Perusahaan Industri dan Tambang Belanda
• Peraturan Pemerintah 11/1958: Tentang Pembentukan Badan Urusan Dagang
• Peraturan Pemerintah 12/1958: Tentang Penetapan Presentase Dari Penerimaan Beberapa Pajak Negara Untuk Daerah
• Peraturan Pemerintah 13/1958: Tentang Pengusahaan Pertambangan Timah Belitung
• Peraturan Pemerintah 14/1958: Tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-Urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Kepada Daerah-Daerah
• Peraturan Pemerintah 15/1958: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 17) Tentang Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut
• Peraturan Pemerintah 16/1958: Tentang Penyerahan Urusan Lalu-Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat Ke-I
• Peraturan Pemerintah 17/1958: Tentang Penambahan Jumlah Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya
• Peraturan Pemerintah 18/1958: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Undang-Undang No. 1 Tahun 1958, Lembaran-Negara No. 2 Tahun 1958)
• Peraturan Pemerintah 19/1958: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 55 Tahun 1954) Tentang Hak Kekuasaan Untuk Memberikan Gaji yang Tertentu
• Peraturan Pemerintah 20/1958: Tentang Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Pelayaran
• Peraturan Pemerintah 21/1958: Tentang Pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1957)
• Peraturan Pemerintah 22/1958: Tentang Penempatan Semua Bank Belanda Dibawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan Pembentukan Badan Pengawas Bank-Bank Belanda
• Peraturan Pemerintah 23/1958: Tentang Penempatan Semua Perusahaan Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 24/1958: Tentang Penempatan Perusahaan-Perusahaan Perkebunan/Pertanian Milik Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 25/1958: Tentang Badan Koordinasi Penyaluran
• Peraturan Pemerintah 26/1958: Tentang Prosedur Pembelian Barang-Barang Pemerintah
• Peraturan Pemerintah 27/1958: Tentang Pelaksanaan Persetujuan Pampasan Perang Antara Republik Indonesia dan Jepang
• Peraturan Pemerintah 28/1958: Tentang Penetapan Waktu Untuk Pemilihan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ke-II
• Peraturan Pemerintah 29/1958: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 14) Tentang Perizinan Pelayaran
• Peraturan Pemerintah 30/1958: Tentang Dewan Pertimbangan Tenaga Asing
• Peraturan Pemerintah 31/1958: Tentang Satyalancana Saptamarga
• Peraturan Pemerintah 32/1958: Tentang Pemberian Sokongan Kepada Sekolah Nasional Partikelir
• Peraturan Pemerintah 33/1958: Tentang Penetapan Tanggal Mulai Berlakunya Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara 1957 No. 42)
• Peraturan Pemerintah 34/1958: Tentang Badan Koordinasi Penerangan
• Peraturan Pemerintah 35/1958: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 21) Tentang Pembentukan Badan Urusan Dagang
• Peraturan Pemerintah 36/1958: Tentang Melengkapi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1951 Tentang Tarip Uang Tera
• Peraturan Pemerintah 37/1958: Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah
• Peraturan Pemerintah 38/1958: Tentang Pendaftaran Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kementerian Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 39/1958: Tentang Pemberian Penghargaan Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan Kemerdekaan
• Peraturan Pemerintah 40/1958: Tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 41/1958: Tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing
• Peraturan Pemerintah 42/1958: Tentang Panji dan Bendera Jabatan
• Peraturan Pemerintah 43/1958: Tentang Penggunaan Lambang Negara
• Peraturan Pemerintah 44/1958: Tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
• Peraturan Pemerintah 45/1958: Tentang Peraturan Tata-Tempat
• Peraturan Pemerintah 46/1958: Tentang Pengubahan dan Penambahan "Scheepvaartverordening 1936"
• Peraturan Pemerintah 47/1958: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 11) Tentang Dewan Bahan Makanan
• Peraturan Pemerintah 48/1958: Tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-Urusan Pertanian Rakyat, Kehewanan dan Perikanan Darat Kepada Daerah Swatantra Tingkat I Kotapraja Jakarta Raya
• Peraturan Pemerintah 49/1958: Tentang Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 50/1958: Tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan Dalam Daerah Pembangunan Khusus Kotabaru Kebayoran (Pkk) Kepada Daerah Swatantra Tingkat I Kotapraja Jakarta Raya
• Peraturan Pemerintah 51/1958: Tentang Pengubahan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
• Peraturan Pemerintah 52/1958: Tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela
• Peraturan Pemerintah 53/1958: Tentang Mengubah/Menambah Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 72)
• Peraturan Pemerintah 54/1958: Tentang Pengubahan Canon dan Cijns Menurut Penetapan Undang-Undang No. 75 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 1681) Untuk Daerah Kepulauan Riau
• Peraturan Pemerintah 55/1958: Tentang Mengubah dan Menambah Ketentuan Mengenai Pangkat Guru-Besar dan Presiden Universitas Pada Perguruan Tinggi (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) Dalam Daftar Pangkat dan Aturan Khusus Golongan Gaji F Pada Lampiran A dan P.G.P.N. 1955
• Peraturan Pemerintah 56/1958: Tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi
• Peraturan Pemerintah 57/1958: Tentang Susunan Kepolisian Negara
• Peraturan Pemerintah 58/1958: Tentang Wajib Pendaftaran Ijazah Dokter Baru dan Ijazah Dokter Gigi Baru
• Peraturan Pemerintah 59/1958: Tentang Satyalencana Peristiwa Gerakan Operasi Militer
• Peraturan Pemerintah 60/1958: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1958 Tentang Satyalencana Saptamarga
• Peraturan Pemerintah 61/1958: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 89) Tentang Pemberian Tunjangan Kemahalan Umum
• Peraturan Pemerintah 62/1958: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 3, Tambahan Lembaran-Negara No. 1518) Tentang Pengeluaran Kertas Perbendaharaan Untuk Tahun 1958
• Peraturan Pemerintah 63/1958: Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 72) Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah Dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah
• Peraturan Pemerintah 64/1958: Tentang Badan Koordinasi Inteligence
• Peraturan Pemerintah 65/1958: Tentang Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga
• Peraturan Pemerintah 66/1958: Tentang Pengawasan dan Penyaluran Pengusahaan Minyak Bumi
• Peraturan Pemerintah 67/1958: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 68/1958: Tentang Peremajaan Alat-Alat Negara
• Peraturan Pemerintah 69/1958: Tentang Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dalam Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad 1937 No. 64)

• Peraturan Pemerintah 1/1959: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perancang Nasional
• Peraturan Pemerintah 2/1959: Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-Undang No. 86 Tahun 1958)
• Peraturan Pemerintah 3/1959: Tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda
• Peraturan Pemerintah 4/1959: Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda
• Peraturan Pemerintah 5/1959: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1954 Mengenai Pemberian Persekot Hari Raya Kepada Pegawai Negeri
• Peraturan Pemerintah 6/1959: Tentang Pendirian Institut Teknologi
• Peraturan Pemerintah 7/1959: Tentang Kenaikan Gaji Pokok Menurut "P.G.P.N. 1955" Serta Perubahan dan Penghapusan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Pegawai Negeri dan Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bekas Pegawai Negeri, Janda Dan/Atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun
• Peraturan Pemerintah 8/1959: Tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. Tahun 1958 Tentang Penetapan Semua Bank Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan Pembentukan Badan Pengawas Bank-Bank Belanda
• Peraturan Pemerintah 9/1959: Tentang Tugas Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi dan Cara Mengajukan Permintaan Ganti Kerugian
• Peraturan Pemerintah 10/1959: Tentang Militerisasi Kepolisian Negara
• Peraturan Pemerintah 11/1959: Tentang Pengertian Istilah "Lumbung Desa" Termaksud Dalam "Rijst-Ordonnantie 1948"
• Peraturan Pemerintah 12/1959: Tentang Penentuan Perusahaan Peternakan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 13/1959: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1958 Tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi
• Peraturan Pemerintah 14/1959: Tentang Penetapan Presentasi Dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah
• Peraturan Pemerintah 15/1959: Tentang Pengubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1958 Tentang Pendaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 16/1959: Tentang Pemberian Tunjangan Daerah Tidak Aman Kepada Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 17/1959: Tentang Pengeluaran Kertas Perbendaharaan Untuk Tahun 1959
• Peraturan Pemerintah 18/1959: Tentang Penentuan Perusahaan Listrik Dan/Atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 19/1959: Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 20/1959: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarga-Negaraan (Undang-Undang No. Tahun 1958, Lembaran-Negara 1958 No. 5)
• Peraturan Pemerintah 21/1959: Tentang Pengubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1956
• Peraturan Pemerintah 22/1959: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1958 Tentang Pemberian Sokongan Kepada Sekolah Nasional Partikelir
• Peraturan Pemerintah 23/1959: Tentang Peraturan Ujian Negara Untuk Memperoleh Gelar Universiter Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta
• Peraturan Pemerintah 24/1959: Tentang Penetapan Tanggal Berlakunya Undang-Undang Pos (Undang-Undang No. 4 Tahun 1959, Lembaran-Negara No. 1 Tahun 1959)
• Peraturan Pemerintah 25/1959: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
• Peraturan Pemerintah 26/1959: Tentang Pos Dalam Negeri
• Peraturan Pemerintah 27/1959: Tentang Pos Internasional
• Peraturan Pemerintah 28/1959: Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Perintis Pergerakan Kemerdekaan
• Peraturan Pemerintah 29/1959: Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan
• Peraturan Pemerintah 30/1959: Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan
• Peraturan Pemerintah 31/1959: Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
• Peraturan Pemerintah 32/1959: Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial
• Peraturan Pemerintah 33/1959: Tentang Penentuan Perusahaan Dagang yang Besar Milik Belanda Beserta Cabang-Cabangnya dan Anak-Anak Perusahaannya yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 34/1959: Tentang Penetapan Retribusi Untuk Ijin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 1956/1957 dan 1957/1958
• Peraturan Pemerintah 35/1959: Tentang Penetapan Retribusi Untuk Ijin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 1958/1959
• Peraturan Pemerintah 36/1959: Tentang Pangkat-Pangkat Militer Khusus, Tituler dan Kehormatan
• Peraturan Pemerintah 37/1959: Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, Pemberhentian-Pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif Dari Jabatan Dinas Tentara Bagi Militer Sukarela
• Peraturan Pemerintah 38/1959: Tentang Tanda Kehormatan Satialencana Kebudayaan
• Peraturan Pemerintah 39/1959: Tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 40/1959: Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
• Peraturan Pemerintah 41/1959: Tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta-Api dan Tilpon Milik Belanda
• Peraturan Pemerintah 42/1959: Tentang Pungutan Ekspor dan Impor (Pueks dan Puim)
• Peraturan Pemerintah 43/1959: Tentang Penetapan Harga Mata Uang Rupiah
• Peraturan Pemerintah 44/1959: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1959 (Lembaran-Negara No. Tahun 1959) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Dewan Perancang Nasional
• Peraturan Pemerintah 45/1959: Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Maritim Milik Belanda
• Peraturan Pemerintah 46/1959: Tentang Sumpah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara
• Peraturan Pemerintah 47/1959: Tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara
• Peraturan Pemerintah 48/1959: Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara
• Peraturan Pemerintah 49/1959: Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perancang Nasional
• Peraturan Pemerintah 50/1959: Tentang Penentuan Perusahaan Perindustrian/Pertambangan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 51/1959: Tentang Penentuan Pengenaan Nasionalisasi Percetakan Kebayoran P.T.
• Peraturan Pemerintah 52/1959: Tentang Penetapan Perusahaan Percetakan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 53/1959: Tentang Penyakit Karantina
• Peraturan Pemerintah 54/1959: Tentang Pengubahan dan Tambahan Tabaks-Accijns-Verordening (Staatsblad 1932 No. 56)
• Peraturan Pemerintah 55/1959: Tentang Penetapan Retribusi Untuk Idzin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 1959/1960
• Peraturan Pemerintah 56/1959: Tentang Sumpah Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Intelligence
• Peraturan Pemerintah 57/1959: Tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Intelligence
• Peraturan Pemerintah 58/1959: Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Perancang Nasional
• Peraturan Pemerintah 59/1959: Tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 60/1959: Tentang Perkembangan Gerakan Koperasi
• Peraturan Pemerintah 61/1959: Tentang Penunjukan Hasil yang Dibikin Dengan Alkohol-Etil yang Dalam Keadaan-Keadaan yang Tertentu Tidak Akan Dibebani Bea-Masuk Sebagai Barang Alkohol Sulingan

• Peraturan Pemerintah 1/1960: Tentang Penentuan Perusahaan-Perusahaan Pharmasi Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 2/1960: Tentang Penentuan Pemborongan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 3/1960: Tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 4/1960: Tentang Organisasi Pembantu Penguasa Dalam Keadaan Bahaya di Pusat
• Peraturan Pemerintah 5/1960: Tentang Pendidikan Kejuruan Dan/Atau Latihan Kerja Bagi Para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 6/1960: Tentang Perubahan "Verordening Op Het Levensverzekeringbedrijf"
• Peraturan Pemerintah 7/1960: Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 72) Mengenai Penunjukkan Daerah Indonesia Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah Dengan Myampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah
• Peraturan Pemerintah 8/1960: Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1957
• Peraturan Pemerintah 9/1960: Tentang Penambahan Ketentuan Penyelenggaraan "Aturan Bea Materai"
• Peraturan Pemerintah 10/1960: Tentang Organisasi Pembantu Penguasa Dalam Keadaan Bahaya di Daerah
• Peraturan Pemerintah 11/1960: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rekyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
• Peraturan Pemerintah 12/1960: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1958 Setelah Diubah dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1959
• Peraturan Pemerintah 13/1960: Tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 14/1960: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 42) Tentang Pos Internasional
• Peraturan Pemerintah 15/1960: Tentang Dewan Penerbangan
• Peraturan Pemerintah 16/1960: Tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer
• Peraturan Pemerintah 17/1960: Tentang Peraturan Kesehatan Presiden Republik Indonesia Serta Keluarganya
• Peraturan Pemerintah 18/1960: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 63) Tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara Diluar Lingkungan Jabatan yang Dipangkunya
• Peraturan Pemerintah 19/1960: Tentang Penempatan Para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Dalam Lapangan Pekerjaan
• Peraturan Pemerintah 20/1960: Tentang Masa Kerja yang Dihitung Untuk Pensiun, Seperti Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952
• Peraturan Pemerintah 21/1960: Tentang Perubahan Keputusan Pemerintah No. 1 Z Tahun 1940 (Staatsblad 1940 No. 379) Mengenai Peraturan Devisen
• Peraturan Pemerintah 22/1960: Tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Bangsa Asing
• Peraturan Pemerintah 23/1960: Tentang Perubahan Peraturan Pemrintah No. 47 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 117) Tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Badan Pengawas Kegaiatan Aparatur Negara (Bapekan)
• Peraturan Pemerintah 24/1960: Tentang Perpanjangan Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1959
• Peraturan Pemerintah 25/1960: Tentang Badan Muatan Indonesia
• Peraturan Pemerintah 26/1960: Tentang Lafal Sumpah Dokter
• Peraturan Pemerintah 27/1960: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1960 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1958 Setelah Diubah dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1959 Tentang Pedaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indoensia
• Peraturan Pemerintah 28/1960: Tentang Pemeriksaan Pada Departemen-Departemen, Jawatan-Jawatan dan Perusahaan-Perusahaan Negara dan Pada Instansi-Insatansi Serta Badan-Badan yang Menyelenggarakan Tata-Usaha dan Pembukuan Seta Mengurus Uang, Surat-Surat Beharga dan Barang-Barang Milik Negara
• Peraturan Pemerintah 29/1960: Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 30/1960: Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang-Cabang yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 31/1960: Tentang Penetapan Daftar Barang-Barang yang DIImpor Dengan Kurs Dasar Rupiah dan Daftar Barang-Barang yang Impornya Dibatasi
• Peraturan Pemerintah 32/1960: Tentang Perubahan Tingkat Bunga Kertas Perbendaharaan
• Peraturan Pemerintah 33/1960: Tentang Penetapan Perusahaan di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 34/1960: Tentang Nasionalisasi Perusahaan N.V. K.P.M. di Indonesia
• Peraturan Pemerintah 35/1960: Tentang Nasionalisasi N.V. "Semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer (S.S.P.V.)" dan N.V. "Semarang Veer"
• Peraturan Pemerintah 36/1960: Tentang Tambahan dan Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1952 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda dan Tunjangan Kepada Anak Yatim-Piatu Pegwai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 37/1960: Tentang Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dalam Pasal 11 "Krosok Ordonnatie 1937" (Staatsblad 1937 No. 64) Untuk Tahun 1960
• Peraturan Pemerintah 38/1960: Tentang Penetapan Restribusi Untuk Ijin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 1960/1961
• Peraturan Pemerintah 39/1960: Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian
• Peraturan Pemerintah 40/1960: Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
• Peraturan Pemerintah 41/1960: Tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat
• Peraturan Pemerintah 42/1960: Tentang Pendirian Universitas Sriwijaya
• Peraturan Pemerintah 43/1960: Tentang Satya Lencana Jasadarma Angkatan Laut
• Peraturan Pemerintah 44/1960: Tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 35) Tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 45/1960: Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang Berhubung Perikehidupannya Membutuhkan Bantuan
• Peraturan Pemerintah 46/1960: Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Janda dan Anak Yatim/Yatim Piatu Dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 47/1960: Tentang Pembubaran Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia Termaksud Dalam Peraturan Pemrintah No. 9 Tahun 1947
• Peraturan Pemerintah 48/1960: Tentang Penentuan Perusahaan Pertanggungan Jiwa Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 49/1960: Tentang Penyelenggaraan Sensus Penduduk 1961
• Peraturan Pemerintah 50/1960: Tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 4) Tentang Penentuan Perusahaan-Perusahaan Farmasi Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 51/1960: Tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah Ancol
• Peraturan Pemerintah 52/1960: Tentang Nasionalisasi Milik Perusahaan Royak Interocean Lines (R.I.L)
• Peraturan Pemerintah 53/1960: Tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 5) Tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda dan Onderstan Kepada Anak-Anak Yatim/Piatu Dari Para Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia yang Berulang Kali Telah Diubah dan Ditambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 84) Bagi Para Janda Anggota Tentara Nasional Indonesia (Darat/Laut/Udara) yang Meninggal Dunia Seblum Tahun 1950
• Peraturan Pemerintah 54/1960: Tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Bangsa Asing

• Peraturan Pemerintah 1/1961: Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 2/1961: Tentang Penentuan Perusahaan-Perusahaan Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 3/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pertambangan Minyak Indonesia" (Pertamin)
• Peraturan Pemerintah 4/1961: Tentang Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dalam Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Stbl. 1937 No. 64) Untuk Tahun 1961
• Peraturan Pemerintah 5/1961: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1959 Tentang Pelaksnaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
• Peraturan Pemerintah 6/1961: Tentang Pelaksanaan Pemberian Satyalancana Jasa- Darma Angkatan Laut
• Peraturan Pemerintah 7/1961: Tentang Pendirian Universutas Diponegoro
• Peraturan Pemerintah 8/1961: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 Tentang Pendirian Universitas Hasanuddin Makasar
• Peraturan Pemerintah 9/1961: Tentang Pendirian Institut Tekknologi 10 Nopember di Surabaya
• Peraturan Pemerintah 10/1961: Tentang Pendaftaran Tanah
• Peraturan Pemerintah 11/1961: Tentang Penyakit Karantina
• Peraturan Pemerintah 12/1961: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang
• Peraturan Pemerintah 13/1961: Tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Asuransi
• Peraturan Pemerintah 14/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Chandra
• Peraturan Pemerintah 15/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya
• Peraturan Pemerintah 16/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Nusa
• Peraturan Pemerintah 17/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara
• Peraturan Pemerintah 18/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur
• Peraturan Pemerintah 19/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah
• Peraturan Pemerintah 20/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Selatan
• Peraturan Pemerintah 21/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Selatan
• Peraturan Pemerintah 22/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Riau
• Peraturan Pemerintah 23/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Utara
• Peraturan Pemerintah 24/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Aceh
• Peraturan Pemerintah 25/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Barat
• Peraturan Pemerintah 26/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah
• Peraturan Pemerintah 27/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan
• Peraturan Pemerintah 28/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur
• Peraturan Pemerintah 29/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara
• Peraturan Pemerintah 30/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Maluku
• Peraturan Pemerintah 31/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Peternakan Negara
• Peraturan Pemerintah 32/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Pertanian Negara
• Peraturan Pemerintah 33/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sumatera Utara
• Peraturan Pemerintah 34/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sumatera Selatan
• Peraturan Pemerintah 35/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Jawa Barat
• Peraturan Pemerintah 36/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Jawa Tengah
• Peraturan Pemerintah 37/1961: Tentang Pendirian "Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Jawa Timur"
• Peraturan Pemerintah 38/1961: Tentang Pendirian "Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Kalimantan Selatan"
• Peraturan Pemerintah 39/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sulawesi Selatan/Tenggara
• Peraturan Pemerintah 40/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Kalimantan Barat
• Peraturan Pemerintah 41/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Kalimantan Tengah
• Peraturan Pemerintah 42/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Bali
• Peraturan Pemerintah 43/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Nusa Tenggara Timur
• Peraturan Pemerintah 44/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara
• Peraturan Pemerintah 45/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Jakarta Raya
• Peraturan Pemerintah 46/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur
• Peraturan Pemerintah 47/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah
• Peraturan Pemerintah 48/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Kalimantan Selatan
• Peraturan Pemerintah 49/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara
• Peraturan Pemerintah 50/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Maluku
• Peraturan Pemerintah 51/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah
• Peraturan Pemerintah 52/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sumatera Utara
• Peraturan Pemerintah 53/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Riau
• Peraturan Pemerintah 54/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Irian Barat
• Peraturan Pemerintah 55/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara
• Peraturan Pemerintah 56/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "VIrama Karya"
• Peraturan Pemerintah 57/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Indra Karya"
• Peraturan Pemerintah 58/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Yodya Karya"
• Peraturan Pemerintah 59/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Nindya Karya"
• Peraturan Pemerintah 60/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Kumala Karya"
• Peraturan Pemerintah 61/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Hutama Karya"
• Peraturan Pemerintah 62/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Waskita Karya"
• Peraturan Pemerintah 63/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pembangunan Perumahan"
• Peraturan Pemerintah 64/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Wijaya Karya"
• Peraturan Pemerintah 65/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Adhi Karya"
• Peraturan Pemerintah 66/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Indah Karya"
• Peraturan Pemerintah 67/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara
• Peraturan Pemerintah 68/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara
• Peraturan Pemerintah 69/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Farmasi dan Alat Kesehatan Negara
• Peraturan Pemerintah 70/1961: Tentang Penetapan Perincian Pos-Pos Pengeluaran Routine Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Tahun Dinas 1961
• Peraturan Pemerintah 71/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Sinar Bhakti
• Peraturan Pemerintah 72/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tulus Bhakti
• Peraturan Pemerintah 73/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Marga Bhakti
• Peraturan Pemerintah 74/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Fajar Bhakti
• Peraturan Pemerintah 75/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Budi Bhakti
• Peraturan Pemerintah 76/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Bhakti
• Peraturan Pemerintah 77/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tri Bhakti
• Peraturan Pemerintah 78/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Jaya Bhakti
• Peraturan Pemerintah 79/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Nurani Farma"
• Peraturan Pemerintah 80/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Bio Farma"
• Peraturan Pemerintah 81/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Raja Farma"
• Peraturan Pemerintah 82/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Kasa Husada"
• Peraturan Pemerintah 83/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Sari Husada"
• Peraturan Pemerintah 84/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Nakula Farma"
• Peraturan Pemerintah 85/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kina Farma"
• Peraturan Pemerintah 86/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Batubara Negara
• Peraturan Pemerintah 87/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Timah Negara
• Peraturan Pemerintah 88/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara
• Peraturan Pemerintah 89/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia
• Peraturan Pemerintah 90/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Sejati Bhakti
• Peraturan Pemerintah 91/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Emas Cikotok
• Peraturan Pemerintah 92/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Ombilin
• Peraturan Pemerintah 93/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Bukit Asam
• Peraturan Pemerintah 94/1961: Tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1960 Tentang "Badan Muatan Indonesia"
• Peraturan Pemerintah 95/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung
• Peraturan Pemerintah 96/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka
• Peraturan Pemerintah 97/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Singkep
• Peraturan Pemerintah 98/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Alat Angkutan
• Peraturan Pemerintah 99/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Mesin dan Alat Listrik
• Peraturan Pemerintah 100/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Kimia
• Peraturan Pemerintah 101/1961: Tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Perhubungan Udara
• Peraturan Pemerintah 102/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways"
• Peraturan Pemerintah 103/1961: Tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Minyak Gas dan Bumi
• Peraturan Pemerintah 104/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Pelabuhan
• Peraturan Pemerintah 105/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Maritim
• Peraturan Pemerintah 106/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga
• Peraturan Pemerintah 107/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia"
• Peraturan Pemerintah 108/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Jakarta Lloyd"
• Peraturan Pemerintah 109/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya
• Peraturan Pemerintah 110/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Kimia
• Peraturan Pemerintah 110/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara Pendirian
• Peraturan Pemerintah 111/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air Tridaya
• Peraturan Pemerintah 112/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air dan Dok Semarang
• Peraturan Pemerintah 113/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air Ekadaya
• Peraturan Pemerintah 114/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Periok
• Peraturan Pemerintah 115/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah I"
• Peraturan Pemerintah 116/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah II"
• Peraturan Pemerintah 117/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara " Pelabuhan Daerah III"
• Peraturan Pemerintah 118/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah IV"
• Peraturan Pemerintah 119/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah V"
• Peraturan Pemerintah 120/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah VI"
• Peraturan Pemerintah 121/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah VII"
• Peraturan Pemerintah 122/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah VIII"
• Peraturan Pemerintah 123/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Gaya Motor
• Peraturan Pemerintah 124/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Sabang Merauke
• Peraturan Pemerintah 125/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Barata
• Peraturan Pemerintah 126/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Ralin
• Peraturan Pemerintah 127/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Metrika
• Peraturan Pemerintah 128/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Boma
• Peraturan Pemerintah 129/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Bisma
• Peraturan Pemerintah 130/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Iglas
• Peraturan Pemerintah 131/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Intirub
• Peraturan Pemerintah 132/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Semen Gresik
• Peraturan Pemerintah 133/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Blabak
• Peraturan Pemerintah 134/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Zatas
• Peraturan Pemerintah 135/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Semen Padang
• Peraturan Pemerintah 136/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Padalarang
• Peraturan Pemerintah 137/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Leces
• Peraturan Pemerintah 138/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Garam
• Peraturan Pemerintah 139/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Soda
• Peraturan Pemerintah 140/1961: Tentang Penyaluran Barang-Barang dan Bahan-Bahan Pokok Keperluan Rakyat
• Peraturan Pemerintah 141/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara
• Peraturan Pemerintah 142/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Aceh
• Peraturan Pemerintah 143/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara I
• Peraturan Pemerintah 144/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara II
• Peraturan Pemerintah 145/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumtera Utara III
• Peraturan Pemerintah 146/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IV
• Peraturan Pemerintah 147/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara V
• Peraturan Pemerintah 148/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VI
• Peraturan Pemerintah 149/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VII
• Peraturan Pemerintah 150/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VIII
• Peraturan Pemerintah 151/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IX
• Peraturan Pemerintah 152/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan I
• Peraturan Pemerintah 153/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan II
• Peraturan Pemerintah 154/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat I
• Peraturan Pemerintah 155/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat II
• Peraturan Pemerintah 156/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat III Pendirian
• Peraturan Pemerintah 157/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat IV
• Peraturan Pemerintah 158/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat V
• Peraturan Pemerintah 159/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat VI
• Peraturan Pemerintah 160/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah I
• Peraturan Pemerintah 161/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah II
• Peraturan Pemerintah 162/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah III
• Peraturan Pemerintah 163/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah IV
• Peraturan Pemerintah 164/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah V
• Peraturan Pemerintah 165/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur I
• Peraturan Pemerintah 166/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur II
• Peraturan Pemerintah 167/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur III
• Peraturan Pemerintah 168/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur IV
• Peraturan Pemerintah 169/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur V
• Peraturan Pemerintah 170/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VI
• Peraturan Pemerintah 171/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VII
• Peraturan Pemerintah 172/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VIII
• Peraturan Pemerintah 173/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur IX
• Peraturan Pemerintah 174/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur X
• Peraturan Pemerintah 175/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis
• Peraturan Pemerintah 176/1961: Tentang Uang Saku, Uang Konpensasi, Uang Pesangon dan Tunjangan-Tunjangan Bagi Militer Wajib
• Peraturan Pemerintah 177/1961: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 73) Tentang Pembatasan Perusahaan Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
• Peraturan Pemerintah 178/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian
• Peraturan Pemerintah 179/1961: Tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Perkreditan/Tabungan
• Peraturan Pemerintah 180/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perusahaan Negara Perindustrian Rakyat
• Peraturan Pemerintah 181/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Kulit
• Peraturan Pemerintah 182/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Pemintalan
• Peraturan Pemerintah 183/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Pertenunan dan Perajutan
• Peraturan Pemerintah 184/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Makanan dan Minuman
• Peraturan Pemerintah 185/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Keramik
• Peraturan Pemerintah 186/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Logam dan Mesin
• Peraturan Pemerintah 187/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Kimia
• Peraturan Pemerintah 188/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Kayu Bahan Bangunan dan Sabut
• Peraturan Pemerintah 189/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Karet
• Peraturan Pemerintah 190/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Minyak Nabati
• Peraturan Pemerintah 191/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Es
• Peraturan Pemerintah 192/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Urusan Penelitian Pembinaan dan Urusan Pendidikan
• Peraturan Pemerintah 193/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi
• Peraturan Pemerintah 194/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakyat
• Peraturan Pemerintah 195/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Aspal Negara
• Peraturan Pemerintah 196/1961: Tentang Pemberian Wewenang Kepada Menteri Perdagangan Dibidang Ekspor
• Peraturan Pemerintah 197/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Aerial Survey"
• Peraturan Pemerintah 198/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional
• Peraturan Pemerintah 199/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional
• Peraturan Pemerintah 200/1961: Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 201/1961: Tentang Peraturan Penyesuaian Pangkat dan Gaji Dari Pgpn 1955 ke Pgpn 1961
• Peraturan Pemerintah 202/1961: Tentang Peraturan Gaji Pegawai Polisi Negara Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 203/1961: Tentang Satyalancana "Satya Dasawarsa" Bagi Para Anggota-Anggota Kepolisian Negara
• Peraturan Pemerintah 204/1961: Tentang Tanda-Tanda Kehormatan/Penghargaan Untuk Kepolisian Negara
• Peraturan Pemerintah 205/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta
• Peraturan Pemerintah 206/1961: Tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 207/1961: Tentang Kedudukan Keuangan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri
• Peraturan Pemerintah 208/1961: Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
• Peraturan Pemerintah 209/1961: Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
• Peraturan Pemerintah 210/1961: Tentang Keanikan Gaji Pokok Menurut P.G.M. 1956 yang Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 1959 (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 127 Serta Perubahan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Anggota Angkatan Perang
• Peraturan Pemerintah 211/1961: Tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jendral/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 212/1961: Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Perancang Nasional
• Peraturan Pemerintah 213/1961: Tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Asuransi Jiwa
• Peraturan Pemerintah 214/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera
• Peraturan Pemerintah 215/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Lokananta"
• Peraturan Pemerintah 216/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan
• Peraturan Pemerintah 217/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asam Arang
• Peraturan Pemerintah 218/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia
• Peraturan Pemerintah 219/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pabrik Kapal Indonesia
• Peraturan Pemerintah 220/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkapalan Alir Menjaya
• Peraturan Pemerintah 221/1961: Tentang Satyalancana Keamanan
• Peraturan Pemerintah 222/1961: Tentang Pembubaran Badan Pengawas Bank-Bank Belanda
• Peraturan Pemerintah 223/1961: Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Prp. Tahun 160 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda
• Peraturan Pemerintah 224/1961: Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
• Peraturan Pemerintah 225/1961: Tentang Perbaikan Tambahan Penghasilan Bagi Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian Negara, Janda Dan/Atau Anak Yatim Piatunya yang Menerima Pensiun Atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun
• Peraturan Pemerintah 226/1961: Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bekas Presiden dan Wakil Presiden Serta Janda Dan/Atau Anak Yatim Piatunya, yang Menerima Tunjangan yang Bersifat Pensiun
• Peraturan Pemerintah 227/1961: Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bekas Menteri Negara Republik Indonesia dan Bekas Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Serta Janda Dan/Atau Anak Yatim Piatunya
• Peraturan Pemerintah 228/1961: Tentang Perbaikan Tambahan Penghasilan Bagi Bekas Anggota Tentara, Janda Dan/Atau Anak Yatim Piatunya, yang Menerima Pensiun Atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun
• Peraturan Pemerintah 229/1961: Tentang Penyerahan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta Oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya
• Peraturan Pemerintah 230/1961: Tentang Merubah Jangka Waktu yang Tersebut Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961
• Peraturan Pemerintah 231/1961: Tentang Mengubah dan Menambah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1958 Tentang Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing
• Peraturan Pemerintah 232/1961: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Prp. Tahun 1960 Tentang Dewan Perusahaan
• Peraturan Pemerintah 233/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Angkutan Motor Damri
• Peraturan Pemerintah 234/1961: Tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 Tentang Pemberian Porsekot Hari Raya Kepada Pegawai Negeri
• Peraturan Pemerintah 235/1961: Tentang Penentuan Perusahaan-Perusahaan Farmasi Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi
• Peraturan Pemerintah 236/1961: Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 72 Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah Dengan Menyampaikan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah
• Peraturan Pemerintah 237/1961: Tentang Susunan, Wewenang dan Tugas Kewajiban Dewan Penempatan Sarjana
• Peraturan Pemerintah 238/1961: Tidak ada
• Peraturan Pemerintah 239/1961: Tentang Pemberian Penghasilan Kepada Pegawai-Pegawai Negeri yang Berhubung Dengan "Retooling" Diberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatannya/Jabatan Negeri
• Peraturan Pemerintah 240/1961: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi
• Peraturan Pemerintah 241/1961: Tentang Penetapan Persentase Dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah Dalam Tahun 1961
• Peraturan Pemerintah 242/1961: Tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1959 Tentang Pos Dalam Negeri (Lembaran-Negara Tahun 1959 Nomor 41)
• Peraturan Pemerintah 243/1961: Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Gabungan Perusahaan Sejenis
• Peraturan Pemerintah 244/1961: Tentang Pengerjaan dan Penggunaan Tenaga Ahli Asing Dalam Pelaksanaan Proyek Aerial Survey Dalam Rangka Eksplorasi Sumber-Sunber Kekayaan Alam Indonesia
• Peraturan Pemerintah 245/1961: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Pos dan Telekomunikasi

• Peraturan Pemerintah 1/1962: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Percetakan Negara
• Peraturan Pemerintah 2/1962: Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1958 Tentang Pengawasan dan Penyaluran Pengusahaan Minyak Bumi
• Peraturan Pemerintah 3/1962: Tentang Nasionalisasi Stoomvaart Maatschappij Nederlan (S.M.N.) di Indonesia
• Peraturan Pemerintah 4/1962: Tentang Pemberian Satyalancana Wira Karya
• Peraturan Pemerintah 5/1962: Tentang Tarip Uang Tera
• Peraturan Pemerintah 6/1962: Tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Penyelenggaraan Aturan Bea Meterai 1921
• Peraturan Pemerintah 7/1962: Tentang Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dlaam Pasal 11 "Krosok Ordonnantie" (Staatsblad 1937 No. 604) Untuk Tahun 1962
• Peraturan Pemerintah 8/1962: Tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing Dalam Perairan Indonesia
• Peraturan Pemerintah 9/1962: Tentang Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya"
• Peraturan Pemerintah 10/1962: Tentang Pengendalian Harga
• Peraturan Pemerintah 11/1962: Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan
• Peraturan Pemerintah 12/1962: Tentang Perusahaan Muatan Kapal Laut 1962
• Peraturan Pemerintah 13/1962: Dibatalkan
• Peraturan Pemerintah 14/1962: Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Gaji Pegawai Perusahaan Negara
• Peraturan Pemerintah 15/1962: Tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Bangunan
• Peraturan Pemerintah 16/1962: Tentang Pendirian Perusahaan Bangunan Negara Nabuka Karya
• Peraturan Pemerintah 17/1962: Tentang Satyalancana "Satya Dharma"
• Peraturan Pemerintah 18/1962: Tentang Dasar Perhitungan Malayan-Dollar Untuk Melkukan Tarip-Tarip Pos Didaerah Kepulauan Riau
• Peraturan Pemerintah 19/1962: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara"
• Peraturan Pemerintah 20/1962: Tentang Lafal Sumpah Janji Apoteker
• Peraturan Pemerintah 21/1962: Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1951 Jang Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1957
• Peraturan Pemerintah 22/1962: Tentang Perubahan Uang Wajib Tahunan atas Hak Guna Usaha dan Konsesi Guna Perusahaan Besar
• Peraturan Pemerintah 23/1962: Tentang Penyerahan Tugas dan Wewenang Serta Penyerahan Perusahaan Tertentu Departemen Perindustrian Rakyat Kepada Daerah Tingkat I
• Peraturan Pemerintah 24/1962: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Penerbitan dan Pabrik Tinta Gita Karya
• Peraturan Pemerintah 25/1962: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Eka Grafika
• Peraturan Pemerintah 26/1962: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Dwi Grafika
• Peraturan Pemerintah 27/1962: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Tri Grafika
• Peraturan Pemerintah 28/1962: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Kertas Pematang Siantar
• Peraturan Pemerintah 29/1962: Tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 218 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia
• Peraturan Pemerintah 30/1962: Tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 1961 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Umum Negara
• Peraturan Pemerintah 31/1962: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Bina Karya"
• Peraturan Pemerintah 32/1962: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perawatan Pesawat Udara Candaradimuka
• Peraturan Pemerintah 33/1962: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran
• Peraturan Pemerintah 34/1962: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku/Loakulu
• Peraturan Pemerintah 35/1962: Tentang Penambahan dan Perubahan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Tahun 1961 No. 124) Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Kimia (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 252)
• Peraturan Pemerintah 36/1962: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar
• Peraturan Pemerintah 37/1962: Tentang Peleburan P.T. Perusahaan Pembangunan Pertambangan Kedalam Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara
• Peraturan Pemerintah 38/1962: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Indra
• Peraturan Pemerintah 39/1962: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Indra

• Peraturan Pemerintah 1/1963: Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara
• Peraturan Pemerintah 2/1963: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni
• Peraturan Pemerintah 3/1963: Tentang Pembentukan dan Susunan Dewan Penasehat Pertambangan
• Peraturan Pemerintah 4/1963: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan-Peraturan Pemerintah No. 208 Tahun 1961, No. 211 Tahun 1961 dan No. 212 Tahun 1961
• Peraturan Pemerintah 5/1963: Tentang Perubahan "Spoorwegverordening" (Staatsblad 1928 No. 200)
• Peraturan Pemerintah 6/1963: Tentang Pinjaman Obligasi Oleh Bank/Perusahaan/Badan Pemerintah Maupun Swasta. Pinjaman.
• Peraturan Pemerintah 7/1963: Tentang Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Pada Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Stbl. 1937 No. 604) Untuk Tahun 1963
• Peraturan Pemerintah 8/1963: Tentang Penyerahan Tugas Pembantuan Dalam Pelaksanaan Penyaluran Bahan-Bahan Serta Barang-Barang Pokok Keperluan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I
• Peraturan Pemerintah 10/1963: Tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
• Peraturan Pemerintah 11/1963: Tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri
• Peraturan Pemerintah 12/1963: Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara
• Peraturan Pemerintah 13/1963: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara
• Peraturan Pemerintah 14/1963: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 33, No. 34, No. 38, No. 39, No. 40, No. 41 dan No. 43 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara, Kesatuan-Kesatuan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan/Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur
• Peraturan Pemerintah 15/1963: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negara
• Peraturan Pemerintah 16/1963: Tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
• Peraturan Pemerintah 17/1963: Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan
• Peraturan Pemerintah 18/1963: Tentang Penetapan Tenggang Waktu Peralihan Pelaksanaan Usaha Petambangan Minyak dan Gas Bumi Oleh Perusahaan-Perusahaan Bukan Perusahaan Negara
• Peraturan Pemerintah 19/1963: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Karet Negara
• Peraturan Pemerintah 20/1963: Tentang Kebijaksanaan di Bidang Harga
• Peraturan Pemerintah 21/1963: Tentang Perubahan Angka Persentasi Tunjangan Kemahalan Umum, Tunjangan Perusahaan dan Tunjangan Perusahaan Tambahan Menurut Peraturan Pokok Gaji Perusahaan Negara
• Peraturan Pemerintah 22/1963: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api
• Peraturan Pemerintah 23/1963: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 41) Tentang Pos Dalam Negeri yang Telah Diubah dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah No. 242 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 38)
• Peraturan Pemerintah 24/1963: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 42) Tentang Pos Internasional yang Telah Diubah dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 36)
• Peraturan Pemerintah 25/1963: Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara
• Peraturan Pemerintah 26/1963: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
• Peraturan Pemerintah 27/1963: Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
• Peraturan Pemerintah 28/1963: Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Serat Negara
• Peraturan Pemerintah 29/1963: Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara
• Peraturan Pemerintah 30/1963: Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara
• Peraturan Pemerintah 31/1963: Tentang Pembubaran Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda
• Peraturan Pemerintah 32/1963: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan-Peraturan Pemerintah No. 71 dan No. 77 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 92 dan No. 98
• Peraturan Pemerintah 33/1963: Tentang Lafal Sumpah/Janji Dokter Gigi
• Peraturan Pemerintah 34/1963: Tentang Pendirian Perusahan Negara Percetakan Kebayoran
• Peraturan Pemerintah 35/1963: Tentang Penyerahan Pengusahaan Tertentu Kepada Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara
• Peraturan Pemerintah 36/1963: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1963 Tentang Perubahan Angka Presentasi Tunjangan Kemahalan Umum, Tunjangan Perusahaan dan Tunjangan Perusahaan Tambahan Menurut Peraturan Pokok Gaji Perusahaan Negara
• Peraturan Pemerintah 37/1963: Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958
• Peraturan Pemerintah 38/1963: Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah
• Peraturan Pemerintah 39/1963: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1954 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 38)
• Peraturan Pemerintah 40/1963: Tentang Nasionalisasi Perusahan Perusahan Vemm Milik Belanda
• Peraturan Pemerintah 41/1963: Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 175 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 200) Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis
• Peraturan Pemerintah 42/1963: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Penerbitan Balai Pustaka
• Peraturan Pemerintah 43/1963: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku
• Peraturan Pemerintah 44/1963: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia
• Peraturan Pemerintah 45/1963: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 199 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 237 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (Permigan)
• Peraturan Pemerintah 46/1963: Tentang Penyelenggaraan Sensus Pertanian
• Peraturan Pemerintah 47/1963: Tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Kerugian
• Peraturan Pemerintah 48/1963: Tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Jiwa (G.P.S.)
• Peraturan Pemerintah 49/1963: Tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan
• Peraturan Pemerintah 50/1963: Tentang Pernyataan Mulai Berlakunya dan Pelaksanaan Undang-Undang Penyerahan Pemerintahan Umum
• Peraturan Pemerintah 51/1963: Tentang Cadangan Nasional
• Peraturan Pemerintah 52/1963: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 198 Tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 No. 236) Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (Pertamin)
• Peraturan Pemerintah 53/1963: Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Pelabuhan, Badan Pimpinan Umum Maritim dan Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga, Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah No. 104, No. 105, dan No. 106 Tahun 1961

• Peraturan Pemerintah 1/1964: Tentang Harga Penjualan Barang-Barang Ekspor
• Peraturan Pemerintah 2/1964: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Lalu-Lintas Jalan (Stbl. 1936 No. 451) Sebgaimana Telah Diubah dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 76)
• Peraturan Pemerintah 3/1964: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 212 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 253) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretari Jenderal/Sekretaris Dewan Perancang Nasional
• Peraturan Pemerintah 4/1964: Tentang Pajak Pendapatan Dari Gaji Pegawai Negeri Dalam Mata Uang Rupiah yang Dibebankan Kepada Keuangan Umum Indonesia
• Peraturan Pemerintah 5/1964: Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
• Peraturan Pemerintah 6/1964: Tentang Tarip Uang Tera
• Peraturan Pemerintah 7/1964: Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara Dalam Rangka Menggerakkan Dana, Daya dan Tenaga Masyarakat
• Peraturan Pemerintah 8/1964: Tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1960 Bagi Anggota Militer Sukarela Utuk Menentukan Pensiun
• Peraturan Pemerintah 9/1964: Tentang Standar Industri
• Peraturan Pemerintah 10/1964: Tentang Penetapan Persentasi Dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah Dalam Tahun 1962
• Peraturan Pemerintah 11/1964: Tentang Peraturan Harga
• Peraturan Pemerintah 12/1964: Tentang Peruntukkan dan Penggunaan Tanah-Tanah Untuk Lintas-Lintas Kereta Api Dalam Wilayah Jakarta Raya
• Peraturan Pemerintah 13/1964: Tentang Penetapan Restribusi Untuk Izin Ekspor Kapok Untuk Tahun Lisensi 1961/1962
• Peraturan Pemerintah 14/1964: Tentang Penetapan Restribusi Untuk Izin Ekspor Kapok Untuk Tahun Lisensi 1962/1963
• Peraturan Pemerintah 15/1964: Tentang Pemberian Kenaikan Tunjangan dan Pemberian Tambahan Serta Perbaikan Penghasilan Kepada Janda dan Anak Yatim/Yatim Piatu Dari Veteran Pejuang Kemerdekaan R.I. yang Menerima Tunjangan Menurut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 144)
• Peraturan Pemerintah 16/1964: Tentang Penyelenggaraan Sensus Perindustrian
• Peraturan Pemerintah 17/1964: Tentang Satyalancana Wira Dharma
• Peraturan Pemerintah 18/1964: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar
• Peraturan Pemerintah 19/1964: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1955 Tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit
• Peraturan Pemerintah 20/1964: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pupuk Sriwijaya
• Peraturan Pemerintah 21/1964: Tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar
• Peraturan Pemerintah 22/1964: Tentang Pemberian Ganti Rugi Kepada Pegawai Negeri Untuk Barang-Barang yang Bukan Karena Kesalahannya Dan/Atau Kelalaiannya Sendiri Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak Atau Hilang Sebagai Akibat Peristiwa Luar Biasa
• Peraturan Pemerintah 23/1964: Tentang Pemberian Ganti Rugi Kepada Pegawai Negeri Untuk Barang-Barang yang Bukan Karena Kesalahannya Dan/Atau Kelalaiannya Sendiri Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak Atau Hilang Pada Waktu Melakukan Perjalanan Dinas
• Peraturan Pemerintah 24/1964: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1963 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1954 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 Tentang Mengubah Peraturan Film 1940 (Filmorderning 1940 Stbl. 1940 No. 539) (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 64)
• Peraturan Pemerintah 25/1964: Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian
• Peraturan Pemerintah 26/1964: Tentang Kekayaan dan Modal Perusahaan Negara
• Peraturan Pemerintah 27/1964: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur (Perhutani Kalimantan Timur)
• Peraturan Pemerintah 28/1964: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia
• Peraturan Pemerintah 29/1964: Tentang Penanggungan Iuran-Iuran Pensiun Pegawai Negeri/Janda/Yatim Piatu Oleh Negara
• Peraturan Pemerintah 30/1964: Tentang Pembubaran Perusahaan- ra ara Perusahaan Dagang Negara: Sinar Bhakti, Tulus Bhakti, Marga Bhakti, Fajar Bhakti, Budi Bhakti, Jaya Bhakti, Aneka Bhakti, Tri Bhakti dan Sejati Bhakti
• Peraturan Pemerintah 31/1964: Tentang Pendirian Perusahaan ra - ara Perusahaan Negara: Aduma Niaga, Aneka Niaga, Panca Niaga, Satya Niaga, dan Pembangunan Niaga
• Peraturan Pemerintah 32/1964: Tentang Pemberian Tunjangan Pengabdian Pegawai Negeri/Pejabat Negara
• Peraturan Pemerintah 33/1964: Tentang Pemberian Tunjangan Lauk-Pauk Kepada Pegawai Negeri/Pejabat Negara
• Peraturan Pemerintah 34/1964: Tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Kepada Pegawai Negeri yang Memangku Jabatan Tertentu
• Peraturan Pemerintah 35/1964: Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa
• Peraturan Pemerintah 36/1964: Tentang Pendaftaran Ijazah dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Dokter/Dokter-Gigi/Apoteker
• Peraturan Pemerintah 37/1964: Tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1964 Tentang Penetapan Presentasi Dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah Dalam Tahun 1962 (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 21) Untuk Tahun 1963
• Peraturan Pemerintah 38/1964: Tentang Peraturan Khusus Tentang Penghargaan Pengalaman Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 39/1964: Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1962 Tentang Penyerahan Tugas dan Wewenang Serta Penyerahan Perusahaan Tertentu Departemen Perindustrian Rakyat Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 74)
• Peraturan Pemerintah 40/1964: Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Koja"
• Peraturan Pemerintah 41/1964: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
• Peraturan Pemerintah 42/1964: Tentang Pembayaran Penghasilan Beberapa Pejabat Negara Tertentu Dalam Mata Uang Rupiah Irian Barat
• Peraturan Pemerintah 43/1964: Tentang Pensiun Pegawai Perusahaan Negara/Janda dan Tunjangan Anak Yatim Piatu
• Peraturan Pemerintah 44/1964: Tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1964 Tentang Penetapan Persentasi Dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah Dalam Tahun 1962 (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 21) Untuk Tahun 1964

• Peraturan Pemerintah 1/1965: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Arta Yasa
• Peraturan Pemerintah 2/1965: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Negara
• Peraturan Pemerintah 3/1965: Tentang Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dalam Pasal 11 "Krosok Ordonanntie 1937" (Stbl. 1937 No. 604) Untuk Tahun 1964
• Peraturan Pemerintah 4/1965: Tentang Penyerahan/Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum "Dr. Soetomo" di Surabaya Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur
• Peraturan Pemerintah 5/1965: Tentang Dewan Lalu-Lintas Devisa
• Peraturan Pemerintah 6/1965: Tentang Nilai Lawan Valuta Asing Dalam Nilai Rupiah
• Peraturan Pemerintah 7/1965: Tentang Cara Penggunaan, Pembebanan, dan Pemindahan Hak atas Devisa yang Tidak Diharuskan Untuk Diserahkan Kepada Dana Devisa (Devisa Pelengkap)
• Peraturan Pemerintah 8/1965: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja
• Peraturan Pemerintah 9/1965: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Samudra
• Peraturan Pemerintah 10/1965: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Aneka
• Peraturan Pemerintah 11/1965: Tentang Satya Lancana Yuda Tama Angkatan Laut Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 12/1965: Tentang Satya Lantjana Yuda Tama Korps Komando Angkatan Laut Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 13/1965: Tentang Dewan Permusyawaratan Pegawai
• Peraturan Pemerintah 14/1965: Tentang Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)
• Peraturan Pemerintah 15/1965: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1963 Tentang Perubahan Angka Presentasi Tunjangan Kemahalan Umum, Tunjangan Perusahaan dan Tunjangan Perusahaan Tambahan Menurut Peraturan Pokok Gaji Perusahaan Negara (Lembaran-Negara Tahun 1963 No. 37)
• Peraturan Pemerintah 16/1965: Tentang Pembubaran Perusahaan-Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan Danminuman Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia, Industri Kayu Bahan Bangunan dan Sabut, Industtri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan Peleburannya Kedalam Beberapa Perusahaan Daerah
• Peraturan Pemerintah 17/1965: Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
• Peraturan Pemerintah 18/1965: Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan
• Peraturan Pemerintah 19/1965: Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.)
• Peraturan Pemerintah 20/1965: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara" (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 66)
• Peraturan Pemerintah 21/1965: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran" (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 87)
• Peraturan Pemerintah 22/1965: Tentang Perubahan Susunan Dewan Lalu-Lintas Devisa
• Peraturan Pemerintah 23/1965: Tentang Pemberian Wewenang Kepada Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri di Bidang Perdagangan Luar Negeri
• Peraturan Pemerintah 24/1965: Tentang Perpanjangan Dinas Wajib Militer
• Peraturan Pemerintah 25/1965: Tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Militer Wajib
• Peraturan Pemerintah 26/1965: Tentang Apotik
• Peraturan Pemerintah 27/1965: Tentang Penggantian Istilah Jabatan "Presiden Direktur" Menjadi "Direktur Utama"
• Peraturan Pemerintah 28/1965: Tentang Pemberian Tunjangan Bahaya Kepada Pegawai Negeri
• Peraturan Pemerintah 29/1965: Tentang Pendirian Perusahaan Pos dan Giro
• Peraturan Pemerintah 30/1965: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi
• Peraturan Pemerintah 31/1965: Tentang Penanggungan Iuran-Iuran Pensiun Anggota Militer Beserta Janda dan Anak Yatim (Piatunya) Oleh Negara Peraturan Pemerintah32 Tahun 1965 (32/1965) Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara Sapta Motor, Karya Cotas, Fajar Ternak, Mega Electro (Mesin dan Gaya Electro), Pengolahan Cat dan Pernis Pabrik Cat "Utama" dan Permata Nusantara
• Peraturan Pemerintah 32/1965: Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara Sapta Motor, Karya Cotas, Fajar Ternak, Mega Electro (Mesin dan Gaya Electro), Pengolahan Cat dan Pernis Pabrik Cat "Utama" dan Permata Nusantara
• Peraturan Pemerintah 33/1965: Tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional
• Peraturan Pemerintah 34/1965: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1964 Tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah-Tanah Untuk Lalu-Lintas Kereta Api Dalam Wilayah Jakarta Raya
• Peraturan Pemerintah 35/1965: Tentang Pedoman Pokok Mengenai Kebijaksanaan Dalam Bidang Telekomunikasi
• Peraturan Pemerintah 36/1965: Tentang Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dalam Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Stbl. 1937 No. 604) Untuk Tahun 1965
• Peraturan Pemerintah 37/1965: Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 1966 Pegawai Negeri Pejabat Negara
• Peraturan Pemerintah 39/1965: Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa Serta Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
• Peraturan Pemerintah 40/1965: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya
• Peraturan Pemerintah 41/1965: Tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Bendasraya
• Peraturan Pemerintah 42/1965: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia (Gaya Baru)
• Peraturan Pemerintah 43/1965: Tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Perindustrian Maritim

• Peraturan Pemerintah 1/1966: Tentang Pembubaran B.P.U. Perusahaan Perikanan Negara
• Peraturan Pemerintah 2/1966: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Hasil Laut
• Peraturan Pemerintah 3/1966: Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Veteran Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 4/1966: Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
• Peraturan Pemerintah 5/1966: Tentang Tanda Penghargaan Untuk Penjabat Guru/Instruktur Angkatan Bersenjata
• Peraturan Pemerintah 6/1966: Tentang Pemberian Penghargaan dan Jaminan Kepada Para Warakawuri Beserta Yatim/Piatu Pahlawan yang Telah Ditinggalkan Gugur
• Peraturan Pemerintah 7/1966: Tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara Dirga Niaga, Cipta Niaga dan Kerta Niaga
• Peraturan Pemerintah 8/1966: Tentang Tarip Uang Tera
• Peraturan Pemerintah 9/1966: Tentang Pembubaran Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. Permigan) Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah No. 199 Tahun 1961
• Peraturan Pemerintah 10/1966: Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
• Peraturan Pemerintah 11/1966: Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Golongan Gaji F/V, F/VI, F/VII, F/VIII, P.G.P.N. 1961
• Peraturan Pemerintah 12/1966: Tentang Perubahan Susunan Dewan Lalu Lintas Devisa
• Peraturan Pemerintah 13/1966: Tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri dan Pejabat Negeri Lainnya Serta Penerima Pensiun Atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun
• Peraturan Pemerintah 14/1966: Tentang Penetapan Retribusi Untuk Izin Ekspor Kapok Untuk Tahun Lisensi 1965/1966
• Peraturan Pemerintah 15/1966: Tentang Satyalancana Penegak
• Peraturan Pemerintah 16/1966: Tentang Pembubaran Perusahaan Bangunan Negara "Nabuka Karya"
• Peraturan Pemerintah 17/1966: Tentang Pemberian Cuti Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 18/1966: Tentang Keanggotaan Negara Republik Indonesia di Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)
• Peraturan Pemerintah 19/1966: Tentang Standarisasi Pesawat Udara dan MaterIIl Penerbangan Lainnya
• Peraturan Pemerintah 20/1966: Tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri dan Pejabat Negeri Lainnya Serta Penerimaan Pensiun Atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun

• Peraturan Pemerintah 1/1967: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 1966. (L.N. Tahun 1966 No. 36) Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
• Peraturan Pemerintah 2/1967: Tentang Tarip Uang Tera
• Peraturan Pemerintah 3/1967: Tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri dan Pejabat Negeri Lainnya Serta Penerima Pensiun Atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun
• Peraturan Pemerintah 4/1967: Tentang Penbubaran Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar
• Peraturan Pemerintah 5/1967: Tentang Dewan Pers
• Peraturan Pemerintah 6/1967: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Sandang
• Peraturan Pemerintah 7/1967: Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara, (Sebagaimana Termaksud Dalam P.P. No. 55 Tahun 1961, L.N. Tahun 1961, No. 76) Serta Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Buwana Karya"
• Peraturan Pemerintah 8/1967: Tentang Pembentukan Perusahaan Negara Jatiluhur
• Peraturan Pemerintah 9/1967: Tentang Penarikan Kembali Nilai Lawan Rupiah
• Peraturan Pemerintah 10/1967: Tentang Penyederhanaan Prosedur Ekspor dan Impor
• Peraturan Pemerintah 11/1967: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1967 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925
• Peraturan Pemerintah 12/1967: Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S. 1968)
• Peraturan Pemerintah 13/1967: Tentang Pembatalan dan Perubahan Beberapa Peraturan Tentang Pemberian Tunjangan, Potongan Wajib dan Tentang Penghargaan Pengalaman Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 14/1967: Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 15/1967: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1961 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
• Peraturan Pemerintah 16/1967: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 208 Tahun 1961 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
• Peraturan Pemerintah 17/1967: Tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 18/1967: Tentang Perbaikan Penghasilan Pensiun Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 19/1967: Tentang Perbaikan Penghasilan Pensiun Bekas Menteri Negara Republik Indonesia , Ketua/Wakil Ketua Serta Anggota D.P.R.G.R.
• Peraturan Pemerintah 20/1967: Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 211 Tahun 1961 Tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara
• Peraturan Pemerintah 21/1967: Tentang Radio Amatirisme di Indonesia
• Peraturan Pemerintah 22/1967: Tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan
• Peraturan Pemerintah 23/1967: Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara

• Peraturan Pemerintah 1/1968: Tentang Perobahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 24, Tambahan Lembaran Negara No. 2833) Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S. 1968)
• Peraturan Pemerintah 2/1968: Tentang Perobahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1967, (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 26 Tambahan Lembaran Negara No. 2834) Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata
• Peraturan Pemerintah 3/1968: Tentang Bank Asing
• Peraturan Pemerintah 4/1968: Tentang Perobahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 24, Tambahan Lembaran Negara No. 2833) Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S. 1968) Sebagaimana Telah Dirobah dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 No.5)
• Peraturan Pemerintah 5/1968: Tentang Perobahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 26, Tambahan Lembaran Negara No. 2834) Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Sebagaimana Telah Dirobah dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1968
• Peraturan Pemerintah 6/1968: Tentang Penarikan Urusan Kehutanan Dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur
• Peraturan Pemerintah 7/1968: Tentang Perobahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.G.R. Sebagaimana Diatur Dengan Peraturan Pemerintah No.209 Tahun 1961 dan yang Telah Diubah dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1967 (Lembaran-Negara Tahun 1967 No. 27, Tambahan Lembaran Negara No. 2835)
• Peraturan Pemerintah 8/1968: Tentang Perobahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedududkan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota M.P.R.S. Sebagaimana Diatur Dengan Peraturan Pemerintah No. 208 Tahun 1961 dan Telah Dirubah dan Ditambah Terachir Dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 28, Tambahan Lembaran Negara No. 2836)
• Peraturan Pemerintah 9/1968: Tentang Perobahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 No 29, Tambahan Lembaran Negara No. 2837) Tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 10/1968: Tentang Perobahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 30, Tambahan Lembaran Negara No. 2838) Tentang Perbaikan Penghasilan Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 11/1968: Tentang Perobahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1967 (Lembaran Negara No. 1967 No. 31, Tambahan Lembaran Negara No. 2839 Tentang Perbaikan Penghasilan Bekas Menteri Negara Republik Indonesia, Ketua/Wakil Ketua Serta Anggota D.P.R.G.R.
• Peraturan Pemerintah 12/1968: Tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jendral/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah No. 211 Tahun 1961 dan yang Telah Diubah dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1967 (Ln. Tahun 1967 No. 32, T.L.N. No. 284)
• Peraturan Pemerintah 13/1968: Tentang Pembubaran B.P.U. P.P.N. Gula dan Karung Goni, B.P.U. P.P.N. Karet, B.P.U. P.P.N. Aneka Tanaman dan B.P.U. P.P.N. Tembakau
• Peraturan Pemerintah 14/1968: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara)
• Peraturan Pemerintah 15/1968: Tentang Kedudukan Keuangan Ketua D.P.A.
• Peraturan Pemerintah 16/1968: Tentang Status dan Organisasi Biro Pusat Statistik
• Peraturan Pemerintah 17/1968: Tentang Satyalancana Dwidya Sistha
• Peraturan Pemerintah 18/1968: Tentang Penertiban Pemasukan Barang-Barang/Alat-Alat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 19/1968: Tentang Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer VIII "Dharma Phala"
• Peraturan Pemerintah 20/1968: Tentang Berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu
• Peraturan Pemerintah 21/1968: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah
• Peraturan Pemerintah 22/1968: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang
• Peraturan Pemerintah 23/1968: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara
• Peraturan Pemerintah 24/1968: Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada International Nickel Company Of Canada Ltd. (Inco) C.Q. P.T. International Nickel Indonesia
• Peraturan Pemerintah 25/1968: Tentang Pelaksanaan Persetujuan Keanggotaan Republik Indonesia Pada International Development Association
• Peraturan Pemerintah 26/1968: Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1958 Tentang Peraturan Tata-Tempat
• Peraturan Pemerintah 27/1968: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina)
• Peraturan Pemerintah 28/1968: Tentang Pembubaran Perusahaan Peternakan Negara
• Peraturan Pemerintah 29/1968: Tentang Pengembalian N.V. Essence Indonesia Kepada Pemiliknya
• Peraturan Pemerintah 30/1968: Tentang Pembubaran B.P.U. Perusahaan Dagang Negara
• Peraturan Pemerintah 31/1968: Tentang Pembubaran B.P.U. Minjak dan Gas Bumi
• Peraturan Pemerintah 32/1968: Tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan Kepada N.V. Billiton Maatschappij
• Peraturan Pemerintah 33/1968: Tentang Perobahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Sebagaimana Telah Dirobah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1968 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 1968
• Peraturan Pemerintah 34/1968: Tentang Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Para Purnawirawan A.B.R.I.
• Peraturan Pemerintah 35/1968: Tentang Perobahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1967 (P.G.S.P. 1963) dan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1967 (P.G.A.B.R.I. 1968)
• Peraturan Pemerintah 36/1968: Tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tundjangan Kepada Anak Jatim/Piatu dan Anak Jatim-Piatu Militer Sukarela
• Peraturan Pemerintah 37/1968: Tentang Pembubaran Badan Pusat Penjelengaraan Perusahaan-Perusahaan Industri dan Tambang.
• Peraturan Pemerintah 38/1968: Tentang Penambahan Modal Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia"
• Peraturan Pemerintah 39/1968: Tentang Tanda Kehormatan Samkaryanugraha
• Peraturan Pemerintah 40/1968: Tentang Pelepasan Aktivitas KomersIIl Dari Cabang-Cabang Bank Indonesia di Wilayah Irian Barat

• Peraturan Pemerintah 1/1969: Tentang Susunan dan Tata Kerja Kepelabuhan dan Daerah Pelayaran
• Peraturan Pemerintah 2/1969: Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
• Peraturan Pemerintah 3/1969: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kimia Farma"
• Peraturan Pemerintah 4/1969: Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada PT. Pacific Nikkel Indonesia
• Peraturan Pemerintah 5/1969: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara Ri Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah
• Peraturan Pemerintah 6/1969: Tentang Pembebanan atas Impor
• Peraturan Pemerintah 7/1969: Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian Menjadi Jawatan Pegadaian
• Peraturan Pemerintah 8/1969: Tentang Penunjukan Bank Umum Swasta Nasional Sebagai Bank Devisa
• Peraturan Pemerintah 9/1969: Tentang Pemakaian Isotop Radioaktip dan Radiasi
• Peraturan Pemerintah 10/1969: Tentang Pelaksanaan Persetujuan Keanggotaan Republik Indonesia Pada Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)
• Peraturan Pemerintah 11/1969: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 34) Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.)
• Peraturan Pemerintah 12/1969: Tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 13/1969: Tentang Penghasilan Bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Daerah Propinsi Irian Barat
• Peraturan Pemerintah 14/1969: Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada Alumunium Company Of America (Alcoa)
• Peraturan Pemerintah 15/1969: Tentang Status Proyek/Pabrik Pemintalan Bekasi dan Pelembang
• Peraturan Pemerintah 16/1969: Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 1963
• Peraturan Pemerintah 17/1969: Tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 23)
• Peraturan Pemerintah 18/1969: Tentang Pembubaran Perusahaan-Perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya ke Dalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan
• Peraturan Pemerintah 19/1969: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Semen Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 20/1969: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Pupuk Sriwijaya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 21/1969: Tentang Perubahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 113) Tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Jiwasraya dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 114)Tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Bendasraya
• Peraturan Pemerintah 22/1969: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1967 Yo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1968 Mengenai Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 23/1969: Tentang Perubahan Dalam Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-Anggota Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi
• Peraturan Pemerintah 24/1969: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara
• Peraturan Pemerintah 25/1969: Tentang Satya Lancana Pepera
• Peraturan Pemerintah 26/1969: Tentang Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer IX yang Selanjutnya Disebut Satyalancana "Raksaka Dharma"
• Peraturan Pemerintah 27/1969: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1969 Tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
• Peraturan Pemerintah 28/1969: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang
• Peraturan Pemerintah 29/1969: Tentang Penyediaan Wilayah Kuasa Pertambangan Kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina)
• Peraturan Pemerintah 30/1969: Tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusaah Perseroan Terbatas Industri Sandang
• Peraturan Pemerintah 31/1969: Tentang Tarip Uang Tera
• Peraturan Pemerintah 32/1969: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 2831)
• Peraturan Pemerintah 33/1969: Tentang Pembentukan dan Susunan Dewan Pertambangan

• Peraturan Pemerintah 1/1970: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
• Peraturan Pemerintah 2/1970: Tentang Pelaksanaan Uu No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Peraturan Pemerintah 3/1970: Tentang Pelaksanaan Uu No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat dan Uu No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
• Peraturan Pemerintah 4/1970: Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebarang
• Peraturan Pemerintah 5/1970: Tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Wisma Nusantara Internasional
• Peraturan Pemerintah 6/1970: Tentang Pengaturan Kehidupan Politik Pejabat-Pejabat Negeri Dalam Rangka Pembinaan Sistim Kepegawaian Negeri Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 7/1970: Tentang Pembubaran Badan-Badan dan Pimpinan Umum Dalam Lingkungan Departemen Perindustrian
• Peraturan Pemerintah 8/1970: Tentang Penyertaan Negara Dalam Perseroan Terbatas "Indonesian Plantations" (P.T. Indoplant)
• Peraturan Pemerintah 9/1970: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Gaja Motor Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 10/1970: Tentang Pemberian Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 11/1970: Tentang Pemberian Tunjangan Kerja Bagi Anggota Abri
• Peraturan Pemerintah 12/1970: Tentang Perubahan atas P.P. No. 14 Tahun 1967 (P.G. Abri) dan P.P. No. 35 Tahun 1968
• Peraturan Pemerintah 13/1970: Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
• Peraturan Pemerintah 14/1970: Tentang Pemberian Tunjangan Kerja Kepada Menteri Negara R.I.
• Peraturan Pemerintah 15/1970: Tentang Pemberian Tunjangan Kerja Kepada Pejabat-Pejabat Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi Termasuk Ayat (1) S/D (3) Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1969
• Peraturan Pemerintah 16/1970: Tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa
• Peraturan Pemerintah 17/1970: Tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyesuaian Perseroan Terbatas Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat 2 Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 18/1970: Tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968
• Peraturan Pemerintah 19/1970: Tentang Dewan Pers
• Peraturan Pemerintah 20/1970: Tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur"
• Peraturan Pemerintah 21/1970: Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan
• Peraturan Pemerintah 22/1970: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Darma Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 23/1970: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Pengolahan Cat dan Pernis Pabrik Cat "Utama" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 24/1970: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Mega Elektro (Mesin dan Gaya Elektro) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 25/1970: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Percetakan, Penertiban dan Pabrik Tinta Gita Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 26/1970: Tentang Koordinasi Pengawasan Orang Asing yang Berkunjung di Indonesia Dengan Fasilitas Bebas VIsa Tujuh Hari
• Peraturan Pemerintah 27/1970: Tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyelesaian Pembubaran Perusahaan-Perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya Kedalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1969
• Peraturan Pemerintah 28/1970: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
• Peraturan Pemerintah 29/1970: Tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk 1971
• Peraturan Pemerintah 30/1970: Tentang Perubahan Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 34) Sebagaimana yang Telah Diubah dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1969
• Peraturan Pemerintah 31/1970: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Karya Tjotas dan Perusahaan Negara (P.N.) Permata Nusantara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 32/1970: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Kerta Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 33/1970: Tentang Perencanaan Hutan
• Peraturan Pemerintah 34/1970: Tentang Penambahan Modal Perusahaan Negara (P.N) Zatas
• Peraturan Pemerintah 35/1970: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan P.T. "Krakatau Steel"
• Peraturan Pemerintah 36/1970: Tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Industri Marmer Indonesia
• Peraturan Pemerintah 37/1970: Tentang Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Jaya Corporation
• Peraturan Pemerintah 38/1970: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Pn VIrama Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 39/1970: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Yodya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 40/1970: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 41/1970: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 42/1970: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Indra Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 43/1970: Tentang Kedudukan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
• Peraturan Pemerintah 44/1970: Tentang Pelaksanaan Berlakunya Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdangangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
• Peraturan Pemerintah 45/1970: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (Pn) Reasuransi Umum Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 46/1970: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakyat (P.N.P.R. Leppin Karya Yasa) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 47/1970: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Pembangunan Niaga dan Perusahaan Negara (P.N.) Sapta Motor Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 48/1970: Tentang Penambahan Modal Perusahaan Negara (P.N.) Leces
• Peraturan Pemerintah 49/1970: Tentang Penyelesaian Hak Pemilikan N.V. Alibsjah Trading Company
• Peraturan Pemerintah 50/1970: Tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pertamina Gulf Industrial Processing
• Peraturan Pemerintah 51/1970: Tentang Perubahan/Penambahan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1968
• Peraturan Pemerintah 52/1970: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah
• Peraturan Pemerintah 53/1970: Tentang Pemisahan Kekayaan Negara Untuk Penambahan Modal Perusahaan Negara "Jakarta Llyod"
• Peraturan Pemerintah 54/1970: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pabrick Cambrics "Primisima" Disingkat P.T. "Primisima"
• Peraturan Pemerintah 55/1970: Tentang Radio Siaran Non Pemerintah
• Peraturan Pemerintah 56/1970: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

• Peraturan Pemerintah 1/1971: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perasuransian Kredit
• Peraturan Pemerintah 2/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Boma, Perusahaan Negara (P.N.) Bisma dan Perusahaan Negara (P.N.) Indra Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 3/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Sabang Merauke, Perusahaan Negara (P.N.) Barata dan Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 4/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Asuransi Bendasraya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 5/1971: Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 (L.N. Tahun 1957 No. 74) Tentang Lembaga Administrasi Negara
• Peraturan Pemerintah 6/1971: Tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan Terhadap Perusahaan-Perusahaan Negara yang Dialihkan Bentuk Usahanya Menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan
• Peraturan Pemerintah 7/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Semen Padang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 8/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perkebunan XXIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 9/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perkebunan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 10/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Satya Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 11/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Zatas dan Perusahaan Negara (P.N.) Asam Arang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 12/1971: Tentang Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka
• Peraturan Pemerintah 13/1971: Tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyesuaian Perseroan Terbatas Sebagaimana yang Dimaksudkan Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1970 (L.N. Tahun 1970 No. 27; T.L.N. No. 2932) Jo. Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 (L.N. No. 21; T.L.N. No. 2894)
• Peraturan Pemerintah 14/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara "Hutama Karya" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 15/1971: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 110 Tahun 1961 Tentang Pendirian P.N. Menunda Kapal Tundabara (L.N. Tahun 1961 No. 134)
• Peraturan Pemerintah 16/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kimia Farma" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 17/1971: Tentang Perbaikan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara Sebagaimana Ditetapkan Dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah No. 10, 11, 14 dan 15 Tahun 1970
• Peraturan Pemerintah 18/1971: Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
• Peraturan Pemerintah 19/1971: Tentang Pembubaran Unit Penambangan Batubara Mahakam Dari P.N. Tambang Batubara
• Peraturan Pemerintah 20/1971: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" ("P.T.-U.I.U.")
• Peraturan Pemerintah 21/1971: Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara
• Peraturan Pemerintah 22/1971: Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri
• Peraturan Pemerintah 23/1971: Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada Proyek Industri/Pabrik Semen Cibinong
• Peraturan Pemerintah 24/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 25/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 26/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 27/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 28/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 29/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 30/1971: Tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1968, No. 23)
• Peraturan Pemerintah 31/1971: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara, "Bio Farma" (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971, No. 11)
• Peraturan Pemerintah 32/1971: Tentang Penambahan Modal Perusahaan Perikatan Negara Sulawesi Utara/Tengah
• Peraturan Pemerintah 33/1971: Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1970/1971 Kepada Tahun Anggaran 171/1972
• Peraturan Pemerintah 34/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xi Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 35/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bahtera Adhiguna Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 36/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Dirga Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 37/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Pantja Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 38/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Cipta Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 39/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 40/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Wijaya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 41/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 42/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Intirub Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 43/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi (P.N.P.R. Daya Yasa) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 44/1971: Tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
• Peraturan Pemerintah 45/1971: Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial A.B.R.I.
• Peraturan Pemerintah 46/1971: Tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
• Peraturan Pemerintah 47/1971: Tentang Perobahan Ayat (5) Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 209 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 250; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2294)
• Peraturan Pemerintah 48/1971: Tentang Pembubaran Perusahaan Negara "Kumala Karya".
• Peraturan Pemerintah 49/1971: Tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
• Peraturan Pemerintah 50/1971: Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada P.T. "Indonesian Satellite Corporation" (P.T. "Indosat")
• Peraturan Pemerintah 51/1971: Tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamdya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
• Peraturan Pemerintah 52/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Aduma Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 53/1971: Tentang Perbaikan Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Pemegang Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang Pertama
• Peraturan Pemerintah 54/1971: Tentang Pendirian Perusahaan Umum Semen Sentosa
• Peraturan Pemerintah 55/1971: Tentang Pendirian Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik
• Peraturan Pemerintah 56/1971: Tentang Pendirian Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang
• Peraturan Pemerintah 57/1971: Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Gowa
• Peraturan Pemerintah 58/1971: Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat
• Peraturan Pemerintah 59/1971: Tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengeringan Tembakau Bojonegoro
• Peraturan Pemerintah 60/1971: Tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 61/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan)
• Peraturan Pemerintah 62/1971: Tentang Pembubaran Unit Percetakan Negara Dahulu N.V. Koninklijke Drukkerij De Unie Dari B.P.U. (Perusahaan Percetakan Negara dan Periklanan Daya Upaya)
• Peraturan Pemerintah 63/1971: Tentang Olahraga Professional
• Peraturan Pemerintah 64/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 65/1971: Tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
• Peraturan Pemerintah 66/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Indah Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 67/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara (P.N.) Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 68/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 69/1971: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham P.T. Hotel Indonesia Internasional ("P.T. Hotel Indonesia International Corporation Limited")
• Peraturan Pemerintah 70/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna "Merpati Nusantara" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 71/1971: Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Peraturan Pemerintah 72/1971: Tentang Pelaksanaan Berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 Secara Effektif
• Peraturan Pemerintah 73/1971: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Aneka Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 74/1971: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan
• Peraturan Pemerintah 75/1971: Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara dan Perusahaan-Perusahaan Negara Dalam Lingkungannya

• Peraturan Pemerintah 1/1972: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Peseroan Dalam Bidang Penerbitan
• Peraturan Pemerintah 2/1972: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Atelier Mechanic Indonesia ("P.T. Atmindo)
• Peraturan Pemerintah 3/1972: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Dalam Bidang Perkebunan
• Peraturan Pemerintah 4/1972: Tentang Penyertaan Modal Negera Republik Indoensia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Perikanan Laut (Riau)
• Peraturan Pemerintah 5/1972: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negera Perkebunan VIII Menjadi Perusahan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 6/1972: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 7/1972: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 8/1972: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 9/1972: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Pabrik Kapal Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 10/1972: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) "Kodja" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 11/1972: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 12/1972: Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1951 Tentang Dinans Pencari Pemberi Pertolongan Untuk Kapal-Kapal Laut dan Udara yang Mendapat Kecelakaan
• Peraturan Pemerintah 13/1972: Tentang Peningkatan Tunjangan-Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara Sebagaimana Ditetapkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1971
• Peraturan Pemerintah 14/1972: Tentang Perobahan dan Atau Tambahan atas Perturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 Tentang Pemberian Uang-Bantuan Kepada Para Penerima-Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
• Peraturan Pemerintah 15/1972: Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara
• Peraturan Pemerintah 16/1972: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Perikanan Laut
• Peraturan Pemerintah 17/1972: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham P.T. Kanebo Tomen Sandang Synthetic Mills
• Peraturan Pemerintah 18/1972: Tentang Perusahaan Umum "Listrik Negara"
• Peraturan Pemerintah 19/1972: Tentang Penyelesaian Hak Pemilikan atas N.V. Voorheen Machinefabriek En Ingenieursbureau L.T.H.G. Gout
• Peraturan Pemerintah 20/1972: Tentang Bonded Warehouse
• Peraturan Pemerintah 21/1972: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 22/1972: Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1971/1972 Kepada Tahun Anggaran 1972/1973
• Peraturan Pemerintah 23/1972: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 24/1972: Tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemeringah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894
• Peraturan Pemerintah 25/1972: Tentang Penyelesaian Hak Pemilikan atas Firma Tegelfabriek Midden Java
• Peraturan Pemerintah 26/1972: Tentang Pemisahan Kekayaan Negara Republik Indonesia Sebagai Penyetoran atas Saham-Saham PT. Barata Metalworks & Engineering
• Peraturan Pemerintah 27/1972: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendidikan Perusahan Perseroan (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali
• Peraturan Pemerintah 28/1972: Tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan
• Peraturan Pemerintah 29/1972: Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada P.T. "Baliem Valley Minerals"
• Peraturan Pemerintah 30/1972: Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada P.T. "Atjeh Minerals Indonesia"
• Peraturan Pemerintah 31/1972: Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada P.T. "Paniai Lake Minerals"
• Peraturan Pemerintah 32/1972: Tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara
• Peraturan Pemerintah 33/1972: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya Menjadi Perusahan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 34/1972: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Peternakan
• Peraturan Pemerintah 35/1972: Tentang Pemberian Uang Jasa Kepada Anggota dan Sekretaris Desan Komisaris Pemerintah Pada Pertamina
• Peraturan Pemerintah 36/1972: Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
• Peraturan Pemerintah 37/1972: Tentang Pendirian Perusahaan Umum Perkebunan Kapas Indonesia

• Peraturan Pemerintah 1/1973: Tentang Penambahan Modal Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" dan Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya
• Peraturan Pemerintah 2/1973: Tentang Perobahan dan Tambahan AtasPeraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan atas Impor
• Peraturan Pemerintah 3/1973: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Pengusahaan Bonded Warehouse
• Peraturan Pemerintah 4/1973: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas "Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional" ("Natour Ltd")
• Peraturan Pemerintah 5/1973: Tentang Perobahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya
• Peraturan Pemerintah 6/1973: Tentang Pemberian Tambahan Bantuan Tunjangan Bagi Para Peneriama Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan
• Peraturan Pemerintah 7/1973: Tentang Pengawasan atas Perdaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
• Peraturan Pemerintah 8/1973: Tentang Penyertaan Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Unelec Indonesia P.T." ("Unindo P.T.")
• Peraturan Pemerintah 9/1973: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 10/1973: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Asuransi Kerugian
• Peraturan Pemerintah 11/1973: Tentang Berlakunya Pgps 1968 di Propinsi Irian Jaya
• Peraturan Pemerintah 12/1973: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1972 Tentang Peningkatan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
• Peraturan Pemerintah 13/1973: Tentang Perubahan Atau Tambahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1972 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
• Peraturan Pemerintah 14/1973: Tentang Tunjangan Penghargaan Bagi Bekas Ketua/Bekas Wakil Ketua/Bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan
• Peraturan Pemerintah 15/1973: Tentang Pembubaran Perusahaan Kertas Pematang Siantar
• Peraturan Pemerintah 16/1973: Tentang Perubahan atas Pasal 7 Ayat-Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226) Sebagaimana yang Telah Diubah dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 70) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 41)
• Peraturan Pemerintah 17/1973: Tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-Bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan
• Peraturan Pemerintah 18/1973: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional
• Peraturan Pemerintah 19/1973: Tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Dibidang Pertambangan
• Peraturan Pemerintah 20/1973: Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Pinjaman Obligasi Oleh Bank/ Perusahaan/ Badan Pemerintah Maupun Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2526)
• Peraturan Pemerintah 21/1973: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertanian Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 22/1973: Tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
• Peraturan Pemerintah 23/1973: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXi dan Perusahaan Negara Perkebunan XXII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 24/1973: Tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 25/1973: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Perkebunan
• Peraturan Pemerintah 26/1973: Tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 27/1973: Tentang Pembubaran Perusahaan Negara Fajar Ternak
• Peraturan Pemerintah 28/1973: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industrial Estate
• Peraturan Pemerintah 29/1973: Tentang Penarikan Sebagian Dari Kekayaan Negara yang Tertanam Sebagai Modal Dalam Perusahaan Negara Perkebunan III dan Penyerahannya Kepada Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara
• Peraturan Pemerintah 30/1973: Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1972/1973 Kepada Tahun Anggaran 1973/1974
• Peraturan Pemerintah 31/1973: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham P.T. Jakarta International Hotel
• Peraturan Pemerintah 32/1973: Tentang Pengalihan Bentuk Persahaan Negara Perkebunan XV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 33/1973: Tentang Satyalancana Santi Dharma
• Peraturan Pemerintah 34/1973: Tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank
• Peraturan Pemerintah 35/1973: Tentang Perubahan Jumlah Minimal Tambahan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara Sebagaimana Ditetapkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1973
• Peraturan Pemerintah 36/1973: Tentang Pendirian Perusahaan Umum Dhana
• Peraturan Pemerintah 37/1973: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dibidang Perikanan Laut di Sorong (Irian Jaya)
• Peraturan Pemerintah 38/1973: Tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha
• Peraturan Pemerintah 39/1973: Tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak atas Tanah Dengan Benda-Benda yang Ada Diatasnya
• Peraturan Pemerintah 40/1973: Tentang Pelaksanaan Sensus Pertanian 1973
• Peraturan Pemerintah 41/1973: Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada "P.T. Koba Tin"
• Peraturan Pemerintah 42/1973: Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
• Peraturan Pemerintah 43/1973: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Pulau Batam
• Peraturan Pemerintah 44/1973: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 45/1973: Tentang Penglihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 46/1973: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 47/1973: Tentang Pendirian Perusahaan Umum Gula Bone
• Peraturan Pemerintah 48/1973: Tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah

• Peraturan Pemerintah 1/1974: Tentang Perubahan/Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 2/1974: Tentang Gaji/Gaji Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Pada Mahkamah Agung
• Peraturan Pemerintah 3/1974: Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Martapura
• Peraturan Pemerintah 4/1974: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Wilayah Industri (Industrial Estate)
• Peraturan Pemerintah 5/1974: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Perseroan Terbatas Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia ("P.T. Rajawali Nusantara Indonesia")
• Peraturan Pemerintah 6/1974: Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta
• Peraturan Pemerintah 7/1974: Tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun/Onderstand Purnawirawan/Warakawuri dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 8/1974: Tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil Serta Janda dan Anak Yatim/Piatunya
• Peraturan Pemerintah 9/1974: Tentang Perubahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Veteran Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 10/1974: Tentang Perubahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
• Peraturan Pemerintah 11/1974: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Peningkatan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai dan Penjabat Negara
• Peraturan Pemerintah 12/1974: Tentang Tunjangan Kerja Khusus Bagi Guru, Petugas Paramedis, Peneliti, Hakim dan Panitera
• Peraturan Pemerintah 13/1974: Tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemeritah Nomor 13 Tahun 1973 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
• Peraturan Pemerintah 14/1974: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemeritah Nomor 22 Tahun 1969 Tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 15/1974: Tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
• Peraturan Pemerintah 16/1974: Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri
• Peraturan Pemerintah 17/1974: Tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai
• Peraturan Pemerintah 18/1974: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional
• Peraturan Pemerintah 19/1974: Tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 (Lembaran-Negara Tahun 1966 Nomor 36) Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
• Peraturan Pemerintah 20/1974: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Djakarta Lloyd" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 21/1974: Tentang Penetapan Status Proyek Gula "Cot Girek" Sebagai Unit Produksi Perusahaan Negara Perkebunan XVI
• Peraturan Pemerintah 22/1974: Tentang Telekomunikasi Untuk Umum
• Peraturan Pemerintah 23/1974: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 24/1974: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) "P.T. Pertani"
• Peraturan Pemerintah 25/1974: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perikanan Samodra Besar
• Peraturan Pemerintah 26/1974: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 27/1974: Tentang Tarip Uang Tera
• Peraturan Pemerintah 28/1974: Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 19703/1974 Kepada Tahun Anggaran 1974/1975
• Peraturan Pemerintah 29/1974: Tentang Perusahaan Umum "Pembangunan Perumahan Nasional"
• Peraturan Pemerintah 30/1974: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Perikanan di Pekalongan (Jawa Tengah)
• Peraturan Pemerintah 31/1974: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero)
• Peraturan Pemerintah 32/1974: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero)
• Peraturan Pemerintah 33/1974: Tentang Perusahaan Umum Perikanan Maluku
• Peraturan Pemerintah 34/1974: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi
• Peraturan Pemerintah 35/1974: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 36/1974: Tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi
• Peraturan Pemerintah 37/1974: Tentang Perusahaan Umum Angkasa Pura
• Peraturan Pemerintah 38/1974: Tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya
• Peraturan Pemerintah 39/1974: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan XVIII
• Peraturan Pemerintah 40/1974: Tentang Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
• Peraturan Pemerintah 41/1974: Tentang Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
• Peraturan Pemerintah 42/1974: Tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 Tentang Pemberian Uang Bantuanpensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
• Peraturan Pemerintah 43/1974: Tentang Pembubaran Perusahaan Umum Gula Bone dan Penetapan Status Pabrik Gula Bone Sebagai Unit Produksi Perusahaan Perseroan (Persero) Ex Perusahaan Negara Perkebunan XX
• Peraturan Pemerintah 44/1974: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 45/1974: Tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
• Peraturan Pemerintah 46/1974: Tentang Perusahaan Umum Survai Udara (Panas)

• Peraturan Pemerintah 1/1975: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Semen Tonasa Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 2/1975: Tentang Perubahan Modal Dasar Bank Pembangunan Indonesia
• Peraturan Pemerintah 3/1975: Tentang Pembubaran Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri
• Peraturan Pemerintah 4/1975: Tentang Pembentukan Kota Administratip Bitung
• Peraturan Pemerintah 5/1975: Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
• Peraturan Pemerintah 6/1975: Tentang Cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
• Peraturan Pemerintah 7/1975: Tentang Berlakunya Peraturan Gaji Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1968 di Propinsi Irian Jaya
• Peraturan Pemerintah 8/1975: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.
• Peraturan Pemerintah 9/1975: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Peraturan Pemerintah 10/1975: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 11/1975: Tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi
• Peraturan Pemerintah 12/1975: Tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktip dan Atau Sumber Radiasi Lainnya
• Peraturan Pemerintah 13/1975: Tentang Pengangkutan Zat Radioaktip
• Peraturan Pemerintah 14/1975: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1974 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 48) Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 15/1975: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Penggabungannya Dengan Perusahaan Negara Perkebunan XXIV yang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 16/1975: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1969 Tentang Satyalancana Pepera
• Peraturan Pemerintah 17/1975: Tentang Perubahan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Uang Kehormatan Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
• Peraturan Pemerintah 18/1975: Tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan
• Peraturan Pemerintah 19/1975: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Pesero) di Bidang Industri Pupuk
• Peraturan Pemerintah 20/1975: Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 21/1975: Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 22/1975: Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I
• Peraturan Pemerintah 23/1975: Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1974/1975 Kepada Tahun Anggaran 1975/1976
• Peraturan Pemerintah 24/1975: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 25/1975: Tentang Penambahan Penyertaan Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional" ("Natour Ltd.")
• Peraturan Pemerintah 26/1975: Tentang Pembentukan Kota Administratip Banjar Baru
• Peraturan Pemerintah 27/1975: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengusahaan Serta Pengembangan Usaha Perlistrikan dan Peleburan Almunium
• Peraturan Pemerintah 28/1975: Tentang Pengalihan Bentuk dan Penggabungan Perusahaan Negara Perkebunan II dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebrang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 29/1975: Tentang Pembentukan Kota Administratip Cimahi

• Peraturan Pemerintah 1/1976: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
• Peraturan Pemerintah 2/1976: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
• Peraturan Pemerintah 3/1976: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 4/1976: Tentang Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat Negara
• Peraturan Pemerintah 5/1976: Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 6/1976: Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 7/1976: Tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Golongan I
• Peraturan Pemerintah 8/1976: Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara
• Peraturan Pemerintah 9/1976: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya
• Peraturan Pemerintah 10/1976: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975
• Peraturan Pemerintah 11/1976: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 Tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekpor, Impor dan Lalu Lintas Devisa
• Peraturan Pemerintah 12/1976: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pesawat Terbang
• Peraturan Pemerintah 13/1976: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 14/1976: Tentang Pembentukan Kota Administratip Jember
• Peraturan Pemerintah 15/1976: Tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-Bank Milik Negara
• Peraturan Pemerintah 16/1976: Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
• Peraturan Pemerintah 17/1976: Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1975/1976 Kepada Tahun Anggaran 1976/1977
• Peraturan Pemerintah 18/1976: Tentang Sumpah Bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 19/1976: Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur dan Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor-Timur
• Peraturan Pemerintah 20/1976: Tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik Atau Golongan Karya
• Peraturan Pemerintah 21/1976: Tentang Perpajakan dan Pungutan-Pungutan Lain atas Usaha Pertambangan Bukan Minyak dan Gas Bumi
• Peraturan Pemerintah 22/1976: Tentang Pembentukan Kota Administratip Tasikmalaya
• Peraturan Pemerintah 23/1976: Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dari Kota Bengkulu (Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara
• Peraturan Pemerintah 24/1976: Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 25/1976: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa"
• Peraturan Pemerintah 26/1976: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pergudangan

• Peraturan Pemerintah 1/1977: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 2/1977: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 3/1977: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perseroan Terbatas Pelita Bahari
• Peraturan Pemerintah 4/1977: Tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee)
• Peraturan Pemerintah 5/1977: Tentang Penyesuaian Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil, Janda/Duda, dan Anak Yatim Piatunya di Propinsi Irian Jaya
• Peraturan Pemerintah 6/1977: Tentang Penyesuaian Pokok Pensiun Purnawirawan Abri/Warakawuri, dan Tunjang Anak Yatim Piatu Abri di Propinsi Irian Jaya
• Peraturan Pemerintah 7/1977: Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 8/1977: Tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda
• Peraturan Pemerintah 9/1977: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1973 Tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 10/1977: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 Tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 11/1977: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
• Peraturan Pemerintah 12/1977: Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara
• Peraturan Pemerintah 13/1977: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
• Peraturan Pemerintah 14/1977: Tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
• Peraturan Pemerintah 15/1977: Tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan
• Peraturan Pemerintah 16/1977: Tentang Usaha Peternakan
• Peraturan Pemerintah 17/1977: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Perkapalan
• Peraturan Pemerintah 18/1977: Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 19/1977: Tentang Kedudukan, Kedudukan Keuangan, dan Hak Kepegawaian Lainnya Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
• Peraturan Pemerintah 20/1977: Tentang Gaji Pokok Jaksa Agung
• Peraturan Pemerintah 21/1977: Tentang Pensiun Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang Tidak Merangkap Jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 22/1977: Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Tertentu dan Janda/Dudanya yang Telah Mencapai Usia 80 (Delapan Puluh) Tahun
• Peraturan Pemerintah 23/1977: Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang Telah Mencapai Usia 80 (Delapan Puluh) Tahun
• Peraturan Pemerintah 24/1977: Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 25/1977: Tentang Standar Penetapan Harga Indonesia
• Peraturan Pemerintah 26/1977: Tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 27/1977: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
• Peraturan Pemerintah 28/1977: Tentang Perwakafan Tanah Milik
• Peraturan Pemerintah 29/1977: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Pupuk
• Peraturan Pemerintah 30/1977: Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1976/1977 Kepada Tahun Anggaran 1977/1978
• Peraturan Pemerintah 31/1977: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1972 Tentang Bonded Werehouse
• Peraturan Pemerintah 32/1977: Tentang Penetapan Kembali Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 33/1977: Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja
• Peraturan Pemerintah 34/1977: Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja
• Peraturan Pemerintah 35/1977: Tentang Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan atas Impor
• Peraturan Pemerintah 36/1977: Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan

• Peraturan Pemerintah 1/1978: Tentang Perubahan Besarnya Pajak Ekspor Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976
• Peraturan Pemerintah 2/1978: Tentang Penambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara
• Peraturan Pemerintah 3/1978: Tentang Satyalancana "Seroja"
• Peraturan Pemerintah 4/1978: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, Serta Ketentuan-Ketentuan Pengusahaannya
• Peraturan Pemerintah 5/1978: Tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 6/1978: Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang Telah Mencapai Usia Sampai 70 (Tujuh Puluh) Sampai Dengan 80 (Delapan Puluh) Tahun
• Peraturan Pemerintah 7/1978: Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Tertentu dan Janda/Dudanya yang Telah Mencapai Usia 70 (Tujuh Puluh) Sampai Dengan 80 (Delapan Puluh) Tahun
• Peraturan Pemerintah 8/1978: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
• Peraturan Pemerintah 9/1978: Tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro
• Peraturan Pemerintah 10/1978: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Perseroan Terbatas Semen Baturaja yang Bergerak di Bidang Industri Semen
• Peraturan Pemerintah 11/1978: Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang Telah Mencapai Usia 70 (Tujuhpuluh) Tahun Atau Lebih
• Peraturan Pemerintah 12/1978: Tentang Penghasilan Terendah Bagi Penerima Pensiun
• Peraturan Pemerintah 13/1978: Tentang Pengangkatan Pegawai/Guru Sekolah Swasta Bersubsidi Menjadi Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 14/1978: Tentang Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal
• Peraturan Pemerintah 15/1978: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam P.T. Medan Foundry Centre yang Bergerak di Bidang Industri Pengecoran Logam
• Peraturan Pemerintah 16/1978: Tentang Perubahan dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Muara dan Wilayah Kecamatan Palipi di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
• Peraturan Pemerintah 17/1978: Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1977/1978 Kepada Tahun Anggaran 1978/1979
• Peraturan Pemerintah 18/1978: Tentang Pembentukan Kota Administratif Palu
• Peraturan Pemerintah 19/1978: Tentang Pembentukan Kota Administratif Kendari
• Peraturan Pemerintah 20/1978: Tentang Pembentukan Kota Administratif Denpasar
• Peraturan Pemerintah 21/1978: Tentang Pembentukan Kota Administratif Mataram
• Peraturan Pemerintah 22/1978: Tentang Pembentukan Kota Administratif Kupang
• Peraturan Pemerintah 23/1978: Tentang Penyelesaian Masalah Pasukan Bersenjata di Timor Timur
• Peraturan Pemerintah 24/1978: Tentang Kedudukan Hukum, Pengaturan Pemberian Perawatan dan Jaminan Sosial Bagi Sukarelawan/Partisan di Timor Timur
• Peraturan Pemerintah 25/1978: Tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
• Peraturan Pemerintah 26/1978: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma Menjadi Perusahaan Umum
• Peraturan Pemerintah 27/1978: Tentang Pembubaran Perusahaan Umum Kertas Martapura
• Peraturan Pemerintah 28/1978: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
• Peraturan Pemerintah 29/1978: Tentang Perubahan Besarnya Pajak Ekspor Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978
• Peraturan Pemerintah 30/1978: Tentang Pengalihan Penguasaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Merpati Nusantara Airlines Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Garuda Indonesia Airways
• Peraturan Pemerintah 31/1978: Tentang Pengangkatan Pegawai Lembaga Mimyak dan Gas Bumi Menjadi Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 32/1978: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahan Negara Soda Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero
• Peraturan Pemerintah 33/1978: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahan Negara Iglas Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 34/1978: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "Jasa Raharja"

• Peraturan Pemerintah 1/1979: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan X Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 2/1979: Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Janda/Dudanya
• Peraturan Pemerintah 3/1979: Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Tertentu dan Janda/Dudanya
• Peraturan Pemerintah 4/1979: Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Pokok Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 5/1979: Tentang Pengangakatan Pegawai yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 6/1979: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Bidang Pengusahaan dan Pengembangan Industri Pupuk Urea
• Peraturan Pemerintah 7/1979: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi
• Peraturan Pemerintah 8/1979: Tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai
• Peraturan Pemerintah 9/1979: Tentang Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
• Peraturan Pemerintah 10/1979: Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 11/1979: Tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
• Peraturan Pemerintah 12/1979: Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Dari Kenali Asem ke Muara Bulian
• Peraturan Pemerintah 13/1979: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon
• Peraturan Pemerintah 14/1979: Tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Sumatera Utara
• Peraturan Pemerintah 15/1979: Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 16/1979: Tentang Pengangkatan Calon/Pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api Menjadi Calon/Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 17/1979: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Produksi Gula
• Peraturan Pemerintah 18/1979: Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979 Kepada Tahun Anggarann 1979/1980
• Peraturan Pemerintah 19/1979: Tentang Penetapan Kembali dan Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Perusahaan Negara Tertentu Serta Janda/Dudanya
• Peraturan Pemerintah 20/1979: Tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Sukakarya dan Sukajaya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang
• Peraturan Pemerintah 21/1979: Tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk
• Peraturan Pemerintah 22/1979: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perseroan Terbatas Departemen Store Indonesia Sarinah
• Peraturan Pemerintah 23/1979: Tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Dari Desa Nguntoronadi ke Desa Kedungrejo
• Peraturan Pemerintah 24/1979: Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I
• Peraturan Pemerintah 25/1979: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 Tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha
• Peraturan Pemerintah 26/1979: Tentang Pembentukan Kota Adminstratif Jayapura
• Peraturan Pemerintah 27/1979: Tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Cipatujah, Panca Tengah, Bojonggambir Masing-Masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya dan Kecamatan Cimerak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat
• Peraturan Pemerintah 28/1979: Tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Alirmenjaya dan Penggabungannya ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Galangan Koja Indonesia
• Peraturan Pemerintah 29/1979: Tentang Pemindahan Ibukota Proponsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Dari Bukittinggi ke Padang
• Peraturan Pemerintah 30/1979: Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Dari Isimu ke Limboto
• Peraturan Pemerintah 31/1979: Tentang Perubahan Pajak Ekspor Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1978
• Peraturan Pemerintah 32/1979: Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 33/1979: Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ke Kota Sumber
• Peraturan Pemerintah 34/1979: Tentang Penyusutan Arsip
• Peraturan Pemerintah 35/1979: Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke Kemukiman Jonthoi di Kecamatan Seulimun Wilayah Kabupatendaerah Tingkat II Aceh Besar
• Peraturan Pemerintah 36/1979: Tentang Pengusahaan Kelistrikan
• Peraturan Pemerintah 37/1979: Tentang Pemberian Gaji Bulan ke Empat Belas Dalam Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
• Peraturan Pemerintah 38/1979: Tentang Pemberian Pensiun Tambahan Dalam Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

• Peraturan Pemerintah 1/1980: Tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja
• Peraturan Pemerintah 2/1980: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Unelec Indonesia Pt" ("Unindo Pt")
• Peraturan Pemerintah 3/1980: Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 4/1980: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 5/1980: Tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri
• Peraturan Pemerintah 6/1980: Tentang Organisasi Biro Pusat Statistik
• Peraturan Pemerintah 7/1980: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan
• Peraturan Pemerintah 8/1980: Tentang Pensiun Bagi Bekas Ketua dan Bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Serta Jandanya
• Peraturan Pemerintah 9/1980: Tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya
• Peraturan Pemerintah 10/1980: Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
• Peraturan Pemerintah 11/1980: Tentang Pengangkatan Pegawai Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Selulosa, dan Balai Besar Pengembangan Logam dan Mesin Menjadi Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 12/1980: Tentang Tunjangan Penghargaan Bekas Ketua/Bekas Wakil Ketua/Bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan/Dewan Pengawas Keuangan yang Diangkat Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomoor 17 Tahun 1965 Serta Janda/Dudanya
• Peraturan Pemerintah 13/1980: Tentang Perubahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 14/1980: Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
• Peraturan Pemerintah 15/1980: Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
• Peraturan Pemerintah 16/1980: Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kemerdekaan/Kebangsaan/Kemerdekaan dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat
• Peraturan Pemerintah 17/1980: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
• Peraturan Pemerintah 18/1980: Tentang Transfusi Darah
• Peraturan Pemerintah 19/1980: Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Dari Wilayah Kootamdya Daerah Tingkat II Tanjung Balai ke Kota Kisaran
• Peraturan Pemerintah 20/1980: Tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 Tentang Radio Amaratisme di Indonesia
• Peraturan Pemerintah 21/1980: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 Tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan
• Peraturan Pemerintah 22/1980: Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Tahun Anggaran 1980/1981
• Peraturan Pemerintah 23/1980: Tentang Pembentukan Kecamatan Cipongkor, Katapang, Ibun, Marga Asih, Ngamprah, Kertasari, Cikancung Masing-Masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Kecamatan Serang di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
• Peraturan Pemerintah 24/198: Tentang Pembentukan Kecamatan Bakarangan dan Kecamatan Piani di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Kecamatan Loksado dan Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Halong di Kabupaten Daerah II Hulu Sungai Utara, Kecamatan Murung Pudak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong, Kecamatan Tabukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Kintap dan Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Kecamatan Hampang dan Kecamatan Sungai Durian di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
• Peraturan Pemerintah 25/1980: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik
• Peraturan Pemerintah 26/1980: Tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Ngurah Rai, Denpasar Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura
• Peraturan Pemerintah 27/1980: Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian
• Peraturan Pemerintah 28/1980: Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada PT. Indonesia Asahan Aluminium
• Peraturan Pemerintah 29/1980: Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
• Peraturan Pemerintah 30/1980: Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 31/1980: Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
• Peraturan Pemerintah 32/1980: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Konstruksi Bantunan Pengembangan Sumber-Sumber Air
• Peraturan Pemerintah 33/1980: Tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei Dari Desa Waiteba ke Desa Karangora dan Ibukota Kecamatan Nagawutung Dari Desa Boto ke Desa Loang di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur
• Peraturan Pemerintah 34/1980: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia
• Peraturan Pemerintah 35/1980: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur"
• Peraturan Pemerintah 36/1980: Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat
• Peraturan Pemerintah 37/1980: Tentang Pengangkatan Pegawai Yayasan Televisi Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 38/1980: Tentang Pembentukan Kecamatan Paseh di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dan Kecamatan Jalan Cagak di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
• Peraturan Pemerintah 39/1980: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "Jasa Raharja" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 40/1980: Tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Guguk Panjang, Mandiangan Kot Selayan dan Aur Birugo Tigo Baleh di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
• Peraturan Pemerintah 41/1980: Tentang Pelaksanaan Undang-Udang Pemilihan Umum
• Peraturan Pemerintah 42/1980: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam.
• Peraturan Pemerintah 43/1980: Tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)
• Peraturan Pemerintah 44/1980: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Gaji/Gaji Kehormatan Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
• Peraturan Pemerintah 45/1980: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
• Peraturan Pemerintah 46/1980: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Perintis Pergerakan Kengsaaan/Kemerdekaan dan Beksa Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat
• Peraturan Pemerintah 47/1980: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
• Peraturan Pemerintah 48/1980: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya
• Peraturan Pemerintah 49/1980: Tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 50/1980: Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negera Serta Janda/Dudanya
• Peraturan Pemerintah 51/1980: Tentang Penetapan Kembali/Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara
• Peraturan Pemerintah 52/1980: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat)
• Peraturan Pemerintah 53/1980: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 Tengan Telekomunikasi Untuk Umum
• Peraturan Pemerintah 54/1980: Tentang Perubahan Perusahaan Umum Telekomunikasi
• Peraturan Pemerintah 55/1980: Tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun 1981

• Peraturan Pemerintah 1/1981: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Kereta Api
• Peraturan Pemerintah 2/1981: Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
• Peraturan Pemerintah 3/1981: Tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Riau dan Penggabungannya ke Dalam Perusahan Perseroan (Persero) PT Karya Mina
• Peraturan Pemerintah 4/1981: Tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara dan Penggabungannya ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar
• Peraturan Pemerintah 5/1981: Tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah dan Perusahaan Negara Hasil Laut dan Penggabungannya ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina
• Peraturan Pemerintah 6/1981: Tentang Iuran Pembayaran Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan
• Peraturan Pemerintah 7/1981: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 8/1981: Tentang Perlindungan Upah
• Peraturan Pemerintah 9/1981: Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
• Peraturan Pemerintah 10/1981: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Produksi Gula
• Peraturan Pemerintah 11/1981: Tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkebunan XVI dan Penggabungannya ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XV
• Peraturan Pemerintah 12/1981: Tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 13/1981: Tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Widasari, Bongas Masing-Mmasing di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dan Kecamatan-Kecamatan Nanggung, Bojonggede, Caringin Masing-Masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
• Peraturan Pemerintah 14/1981: Tentang Pembentukan Kecamatan Keritang, Kecamatan Batang Tuaka dan Kecamatan Tanah Merah di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau
• Peraturan Pemerintah 15/1981: Tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Tulung Selapan, Pemulutan Mesuji Masins-Masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Kecamatan-Kecamatan Buyung Lincir, Talang Kelapa Masing-Masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyu Asin, dan Kecamatan-Kecamatan Jayaloka, Tugumulyo Masing-Masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
• Peraturan Pemerintah 16/1981: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Aneka Usaha Perkebunan
• Peraturan Pemerintah 17/1981: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Perencanaan, Perekayasaan dan Konstruksi Industri
• Peraturan Pemerintah 18/1981: Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia
• Peraturan Pemerintah 19/1981: Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 Kepada Tahun 1981/1982
• Peraturan Pemerintah 20/1981: Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma
• Peraturan Pemerintah 21/1981: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Yodya Karya
• Peraturan Pemerintah 22/1981: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bina Karya
• Peraturan Pemerintah 23/1981: Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 229 Tahun 1961 Tentang Penyerahan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta Oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya
• Peraturan Pemerintah 24/1981: Tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta
• Peraturan Pemerintah 25/1981: Tentang Asuransi Sosial Peawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 26/1981: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 27/1981: Tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri
• Peraturan Pemerintah 28/1981: Tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta
• Peraturan Pemerintah 29/1981: Tentang Pembentukan Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Bintang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah Daerah Istimewa Aceh
• Peraturan Pemerintah 30/1981: Tentang Pengangkatan Tenaga Kesenian Dalam Lingkungan Departemen Penerangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 31/1981: Tentang Pengangkatan Anggota Tenara Nasional Indonesia yang Telah Selesai Menunaikan Masa Dinasnya Menjadi Anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia
• Peraturan Pemerintah 32/1981: Tentang Pembentukan Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Lemahabang di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
• Peraturan Pemerintah 33/1981: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Danareksa
• Peraturan Pemerintah 34/1981: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya
• Peraturan Pemerintah 35/1981: Tentang Pembentukan Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Kota dan Kecamatan Binjai Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Utara dan Kecamatan Siantara Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar, Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota dan Kecamatan Sibolga Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Dalam Wilayah Propinsi Tingkat I Sumatera Utara
• Peraturan Pemerintah 36/1981: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Semen
• Peraturan Pemerintah 37/1981: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pupuk
• Peraturan Pemerintah 38/1981: Tentang Pembentukan Kota Administratif Lubuk Linggau
• Peraturan Pemerintah 39/1981: Tentang Pemindahan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang/Teluk Betung ke Kota Kalianda di Kecamatan Kalianda Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IIlampung Selatan
• Peraturan Pemerintah 40/1981: Tentang Pembentukan Kota Administratif Bau-Bau
• Peraturan Pemerintah 41/1981: Tentang Pembentukan Kota Administratif Dili
• Peraturan Pemerintah 42/1981: Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin
• Peraturan Pemerintah 43/1981: Tentang Pembentukan Kota Administratif Depok
• Peraturan Pemerintah 44/1981: Tentang Penambahan Modal Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)
• Peraturan Pemerintah 45/1981: Tentang Pembentukan Kota Administratif Ternate
• Peraturan Pemerintah 46/1981: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Garam Menjadi Perusahaan Umum (Perum)
• Peraturan Pemerintah 47/1981: Tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan
• Peraturan Pemerintah 48/1981: Tentang Pembentukan Kota Administratif Bekasi
• Peraturan Pemerintah 49/1981: Tentang Pembentukan Kota Administratif Singkawang
• Peraturan Pemerintah 50/1981: Tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang
• Peraturan Pemerintah 51/1981: Tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi
• Peraturan Pemerintah 52/1981: Tentang Pembubaran Perusahaan Negara "Buwana Karya"
• Peraturan Pemerintah 53/1981: Tentang Pembentukan Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tambelang dan Kecamatan Bantargebang di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Kecamatan Parakansalak, Kecamatan Gegerbitung, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Tegalbuleud, Kecamatan Kelibunder, Kecamatan Ciracap di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kecamatan Selajambe di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
• Peraturan Pemerintah 54/1981: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Perusahaan Umum Listrik Negara Perusahaan Umum Listrik Negara
• Peraturan Pemerintah 55/1981: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan

• Peraturan Pemerintah 1/1982: Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa
• Peraturan Pemerintah 2/1982: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas
• Peraturan Pemerintah 3/1982: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung
• Peraturan Pemerintah 4/1982: Tentang Pemberian Uang Duka Wafat Bagi Keluarga Penerima Pensiun
• Peraturan Pemerintah 5/1982: Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dari Wilayah Kotamdya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat
• Peraturan Pemerintah 6/1982: Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor ke Kecamatan Cibinong di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
• Peraturan Pemerintah 7/1982: Tentang Pembentukan Kecamatan Songgon di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kecamatan Jogoroto di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, Kecamatan Temusari di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, Kecamatanan Nonggunong, Kecamatan Talango, dan Kecamatan Giligenting di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
• Peraturan Pemerintah 8/1982: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita Karya
• Peraturan Pemerintah 9/1982: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VIrama Karya
• Peraturan Pemerintah 10/1982: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya
• Peraturan Pemerintah 11/1982: Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu
• Peraturan Pemerintah 12/1982: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum Listrik Negara
• Peraturan Pemerintah 13/1982: Tentang Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, Kecamatan Sawahlunto Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapan di Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
• Peraturan Pemerintah 14/1982: Tentang Pengalihan Bentuk Perushaan Negara Kertas Leces Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 15/1982: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Gowa Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 16/1982: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 17/1982: Tentang Pembentukan Kota Administratif Kisaran
• Peraturan Pemerintah 18/1982: Tentang Pembentukan Kota Administratif Prabumulih
• Peraturan Pemerintah 19/1982: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1950 Tentang Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angktan Perang Republik Indonesia Serikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1954
• Peraturan Pemerintah 20/1982: Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982 Kepada Tahun Anggaran 1982/1983
• Peraturan Pemerintah 21/1982: Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
• Peraturan Pemerintah 22/1982: Tentang Tata Pengaturan Air
• Peraturan Pemerintah 23/1982: Tentang Irigasi
• Peraturan Pemerintah 24/1982: Tentang Pembentukan Kota Adminstratif Baturaja
• Peraturan Pemerintah 25/1982: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 26/1982: Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. Indosat)
• Peraturan Pemerintah 27/1982: Tentang Pemberian Pensiun Atau Tunjangan Penghargaan Bagi Bekas Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan
• Peraturan Pemerintah 28/1982: Tentang Pembentukan Kecamatan Gedangan, Kecamatan Tirtoyudo di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Kecamatan Tosari di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wonoasri, di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, Kecamatan Tarokan, Kecamatan Kunjang di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, Kecamatan Pitu, Kecamatan Bringin, Kecamatan Pangkur Dikabupaten Daerah Tingkar II Ngawi, Kecamatan Temayang di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, Kecamatan Sumbermalang di Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Kenjeran, dan Kecamatan Benowo di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
• Peraturan Pemerintah 29/1982: Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari Dari Wilayah Kota Administratif Kendari ke Kecamatan Una Aha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari
• Peraturan Pemerintah 30/1982: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor "Damri" Menjadi Perusahaan Umum (Perum)
• Peraturan Pemerintah 31/1982: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu
• Peraturan Pemerintah 32/1982: Tentang Pembentukan Kota Administratif Padang Sidempuan
• Peraturan Pemerintah 33/1982: Tentang Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Industri Mesin Perkakas
• Peraturan Pemerintah 34/1982: Tentang Pembentukan Kota Administratif Cilacap
• Peraturan Pemerintah 35/1982: Tentang Bursa Komoditi
• Peraturan Pemerintah 36/1982: Tentang Pembentukan Kota Administratif Purwokerto
• Peraturan Pemerintah 37/1982: Tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pensiun Pokok Bekas Guru Dalam Dinas Tetap Sekolah Swasta Bersubsidi
• Peraturan Pemerintah 38/1982: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri
• Peraturan Pemerintah 39/1982: Tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta
• Peraturan Pemerintah 40/1982: Tentang Penetapan Pensiun Bagai Pegawai Negeri Sipil Bekas Pegawai Perusahaan Negara Garam
• Peraturan Pemerintah 41/1982: Tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah Dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing
• Peraturan Pemerintah 42/1982: Tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka di Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu
• Peraturan Pemerintah 43/1982: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Ndustri Pesawat Terbang Nurtanio
• Peraturan Pemerintah 44/1982: Tentang Pembentukan Kecamatan Palupuh di Kabupaten Daerah Tingkat II Agam, Kecamatan Panti di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman dan Kecamatan Batang Anai di Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingakt I Sumatera Barat
• Peraturan Pemerintah 45/1982: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo
• Peraturan Pemerintah 46/1982: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan
• Peraturan Pemerintah 47/1982: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
• Peraturan Pemerintah 48/1982: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar
• Peraturan Pemerintah 49/1982: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun

• Peraturan Pemerintah 1/1983: Tentang Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas
• Peraturan Pemerintah 2/1983: Tentang Sensus Pertanian
• Peraturan Pemerintah 3/1983: Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseoan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 4/1983: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Logam
• Peraturan Pemerintah 5/1983: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh
• Peraturan Pemerintah 6/1983: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XII, Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan XIII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIV
• Peraturan Pemerintah 7/1983: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma Menjadi Perusahaan Umum
• Peraturan Pemerintah 8/1983: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Gas Industri
• Peraturan Pemerintah 9/1983: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pergudangan Barang Impor dan Ekspor
• Peraturan Pemerintah 10/1983: Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 11/1983: Tentang Pembinaan Kepelabuhanan
• Peraturan Pemerintah 12/1983: Tentang Pembentukan Kecamatan Cisoka di Kabupatendaerah Tingkat II Tangerang, Kecamatan Takokak, Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Naringgul di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, Kecamatan Selaawi, Kecamatan Leuwigoong, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Banjarwangi, dan Kecamatan Talegong di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
• Peraturan Pemerintah 13/1983: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 14/1983: Tentang Perusahaan Umum Pelabuhan I
• Peraturan Pemerintah 15/1983: Tentang Perusahaan Umum Pelabuhan II
• Peraturan Pemerintah 16/1983: Tentang Perusahaan Umum Pelabuhan III
• Peraturan Pemerintah 17/1983: Tentang Perusahaan Umum Pelabuhan IV
• Peraturan Pemerintah 18/1983: Tentang Perusahaan Umum Pengerukan
• Peraturan Pemerintah 19/1983: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham PT Indonesian Consortium Of Constraction Industries (PT Icci)
• Peraturan Pemerintah 20/1983: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Jaminan Kredit Ekspor dan Asuransi Ekspor
• Peraturan Pemerintah 21/1983: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III
• Peraturan Pemerintah 22/1983: Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner
• Peraturan Pemerintah 23/1983: Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 1983/1984 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
• Peraturan Pemerintah 24/1983: Tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung
• Peraturan Pemerintah 25/1983: Tentang Pembentukan Kecamatan Belopa, Bua, Wara Utara, Lamasi dan Sukamaju di Kabupaten Daerah Tingkat II
• Peraturan Pemerintah 26/1983: Tentang Tarif Biaya Tera
• Peraturan Pemerintah 27/1983: Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Peraturan Pemerintah 28/1983: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 29/1983: Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ke Kota Ungaran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
• Peraturan Pemerintah 30/1983: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja
• Peraturan Pemerintah 31/1983: Tentang Pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang
• Peraturan Pemerintah 32/1983: Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun 1982/1983 Kepada Tahun Anggaran 1983/1984
• Peraturan Pemerintah 33/1983: Tentang Pembentukan Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Labuapi, dan Kecamatan Sekoteng Tengah di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat
• Peraturan Pemerintah 34/1983: Tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau
• Peraturan Pemerintah 35/1983: Tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Pengajuan Keberatan
• Peraturan Pemerintah 36/1983: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984
• Peraturan Pemerintah 37/1983: Tentang Pajak atas Bunga Deposito Berjangka dan Tabungan-Tabungan Lainnya
• Peraturan Pemerintah 38/1983: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

• Peraturan Pemerintah 1/1984: Tentang Dewan Pers
• Peraturan Pemerintah 2/1984: Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke Kota Slawi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
• Peraturan Pemerintah 3/1984: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Aspal Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 4/1984: Tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 Tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara
• Peraturan Pemerintah 5/1984: Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan
• Peraturan Pemerintah 6/1984: Tentang Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi
• Peraturan Pemerintah 7/1984: Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingakt II Medan ke Kota Lubuk Pakam di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang
• Peraturan Pemerintah 8/1984: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980
• Peraturan Pemerintah 9/1984: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980
• Peraturan Pemerintah 10/1984: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemrintah Nomor 46 Tahun 1980
• Peraturan Pemerintah 11/1984: Tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Balai Selatan dan Kecamatan Tanjung Balai Utara di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Balai di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
• Peraturan Pemerintah 12/1984: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamdya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka
• Peraturan Pemerintah 13/1984: Tentang Penjualan Seluruh Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Madura
• Peraturan Pemerintah 14/1984: Tentang Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Distribusi dan Pengolahan Kayu
• Peraturan Pemerintah 15/1984: Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
• Peraturan Pemerintah 16/1984: Tentang Pengalihan Pemilikan dan Penguasaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia
• Peraturan Pemerintah 17/1984: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II
• Peraturan Pemerintah 18/1984: Tentang Olah Raga Profesional
• Peraturan Pemerintah 19/1984: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Medan
• Peraturan Pemerintah 20/1984: Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng
• Peraturan Pemerintah 21/1984: Tentang Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi
• Peraturan Pemerintah 22/1984: Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya
• Peraturan Pemerintah 23/1984: Tentang Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti
• Peraturan Pemerintah 24/1984: Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro
• Peraturan Pemerintah 25/1984: Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 19803/1984 Kepada Tahun Anggaran 19804/1985
• Peraturan Pemerintah 26/1984: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga
• Peraturan Pemerintah 27/1984: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (Pgn) Menjadi Perusahaan Umum (Perum)
• Peraturan Pemerintah 28/1984: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Batubara Menjadi Perusahaan Umum (Perum)
• Peraturan Pemerintah 29/1984: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya
• Peraturan Pemerintah 30/1984: Tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Puta Serta Pengembalian Sebagian Kekayaan Perusahaan Umum Angkasa Pura Kepada Negara
• Peraturan Pemerintah 31/1984: Tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri
• Peraturan Pemerintah 32/1984: Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta.
• Peraturan Pemerintah 33/1984: Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan.
• Peraturan Pemerintah 34/1984: Tentang Pembentukan Kecamatan Bungaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, Kecamatan Gempa di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang, dan Kecamatan Tulallu di Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
• Peraturan Pemerintah 35/1984: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dlam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap
• Peraturan Pemerintah 36/1984: Tentang Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

• Peraturan Pemerintah 1/1985: Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
• Peraturan Pemerintah 2/1985: Tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
• Peraturan Pemerintah 3/1985: Tentang Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura
• Peraturan Pemerintah 4/1985: Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I
• Peraturan Pemerintah 5/1985: Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II
• Peraturan Pemerintah 6/1985: Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III
• Peraturan Pemerintah 7/1985: Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV
• Peraturan Pemerintah 8/1985: Tentang Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma
• Peraturan Pemerintah 9/1985: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/ Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya
• Peraturan Pemerintah 10/1985: Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara
• Peraturan Pemerintah 11/1985: Tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia
• Peraturan Pemerintah 12/1985: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya
• Peraturan Pemerintah 13/1985: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
• Peraturan Pemerintah 14/1985: Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
• Peraturan Pemerintah 15/1985: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah 16/1985: Tentang Penyesualan Pensiun Pokok Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Serta Jandanya
• Peraturan Pemerintah 17/1985: Tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara dan Janda/Dudanya
• Peraturan Pemerintah 18/1985: Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
• Peraturan Pemerintah 19/1985: Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Janda/Dudanya
• Peraturan Pemerintah 20/1985: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983
• Peraturan Pemerintah 21/1985: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1977 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anak Yatim Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 22/1985: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
• Peraturan Pemerintah 23/1985: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Pembinaan Kepelabuhanan
• Peraturan Pemerintah 24/1985: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa
• Peraturan Pemerintah 25/1985: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
• Peraturan Pemerintah 26/1985: Tentang Jalan
• Peraturan Pemerintah 27/1985: Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
• Peraturan Pemerintah 28/1985: Tentang Perlindungan Hutan
• Peraturan Pemerintah 29/1985: Tentang Sensus Ekonomi
• Peraturan Pemerintah 30/1985: Tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 31/1985: Tentang Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara yang Tertanam Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura
• Peraturan Pemerintah 32/1985: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT. Indocement Tunggal Prakarsa
• Peraturan Pemerintah 33/1985: Tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri
• Peraturan Pemerintah 34/1985: Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
• Peraturan Pemerintah 35/1985: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985
• Peraturan Pemerintah 36/1985: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
• Peraturan Pemerintah 37/1985: Tentang Penyelenggaraan Pos
• Peraturan Pemerintah 38/1985: Tentang Kewenangan Penyidik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
• Peraturan Pemerintah 39/1985: Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 19804/1985 Kepada Tahun Anggaran 19805/1986
• Peraturan Pemerintah 40/1985: Tentang Tunjangan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan Berupa Gaji, Honorarium, Uang Pensiun, dan Tunjangan-Tunjangan Lainnya yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara
• Peraturan Pemerintah 41/1985: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Pemerintah 42/1985: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984
• Peraturan Pemerintah 43/1985: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985
• Peraturan Pemerintah 44/1985: Tentang Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri
• Peraturan Pemerintah 45/1985: Tentang Barang yang Digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
• Peraturan Pemerintah 46/1985: Tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak Pada Pajak Bumi dan Bangunan
• Peraturan Pemerintah 47/1985: Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
• Peraturan Pemerintah 48/1985: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka
Peraturan Pemerintah 49/1985: Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka

• Peraturan Pemerintah 1/1986: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Leppin
• Peraturan Pemerintah 2/1986: Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ke Kota Soreang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung
• Peraturan Pemerintah 3/1986: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Cilacap
• Peraturan Pemerintah 4/1986: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Ujung Panjang
• Peraturan Pemerintah 5/1986: Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1970
• Peraturan Pemerintah 6/1986: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari
• Peraturan Pemerintah 7/1986: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Pengembangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
• Peraturan Pemerintah 8/1986: Tentang Pembentukan Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
• Peraturan Pemerintah 9/1986: Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1982 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu
• Peraturan Pemerintah 10/1986: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langka dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang
• Peraturan Pemerintah 11/1986: Tentang Obligasi Perusahaan Umum Telekomunikasi
• Peraturan Pemerintah 12/1986: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
• Peraturan Pemerintah 13/1986: Tentang Pengalihan Pemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (PT. Jatraco)
• Peraturan Pemerintah 14/1986: Tentang Dewan Hak Cipta
• Peraturan Pemerintah 15/1986: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun
• Peraturan Pemerintah 16/1986: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 Tentang Tarif Biaya Tera
• Peraturan Pemerintah 17/1986: Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Industri
• Peraturan Pemerintah 18/1986: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
• Peraturan Pemerintah 19/1986: Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985
• Peraturan Pemerintah 20/1986: Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Saham Bank Pembangunan Asia
• Peraturan Pemerintah 21/1986: Tentang Perubahan Pasal 1 Regeringsverordening 31 Maret 1937 (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 184)
• Peraturan Pemerintah 22/1986: Tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone)
• Peraturan Pemerintah 23/1986: Tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sasana Bhanda Serta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone)
• Peraturan Pemerintah 24/1986: Tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing
• Peraturan Pemerintah 25/1986: Tentang Perubahan Nama Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I
• Peraturan Pemerintah 26/1986: Tentang Perubahan Nama Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II
• Peraturan Pemerintah 27/1986: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
• Peraturan Pemerintah 28/1986: Tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai
• Peraturan Pemerintah 29/1986: Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
• Peraturan Pemerintah 30/1986: Tentang Pemberian Tunjangan Penghargaan/Santunan Janda/Duda Bekas Pegawai Pemerintah Sementara Timor Timur/Pensiun Bekas Pegawai Koloni Timor Portugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
• Peraturan Pemerintah 31/1986: Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
• Peraturan Pemerintah 32/1986: Tentang Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe
• Peraturan Pemerintah 33/1986: Tentang Pembentukan Kota Administratif Pariaman
• Peraturan Pemerintah 34/1986: Tentang Pembentukan Kota Administratif Metro
• Peraturan Pemerintah 35/1986: Tentang Pembentukan Kecamatan Kramatmulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujung Jaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanakan, Tanjungsiang, Compreng Patokbeusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan Serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
• Peraturan Pemerintah 36/1986: Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
• Peraturan Pemerintah 37/1986: Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I
• Peraturan Pemerintah 38/1986: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan
• Peraturan Pemerintah 39/1986: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (Ppd)
• Peraturan Pemerintah 40/1986: Tentang Pembentukan Kota Administratif Cilegon
• Peraturan Pemerintah 41/1986: Tentang Pembentukan Kota Administratif Klaten
• Peraturan Pemerintah 42/1986: Tentang Pembentukan Kota Administratif Palopo
• Peraturan Pemerintah 43/1986: Tentang Pembentukan Kecamatan Aranio di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Kecamatan Mekarsari dan Kecamatan Barambai di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Bungur dan Kecamatan Lokpaikat di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Kecamatan Upau, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Harus, dan Kecamatan Pugaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
• Peraturan Pemerintah 44/1986: Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Dendang di Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
• Peraturan Pemerintah 45/1986: Tentang Penyesuaian Harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah
• Peraturan Pemerintah 46/1986: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan
• Peraturan Pemerintah 47/1986: Tentang Bea Masuk Tambahan atas Barang Impor
• Peraturan Pemerintah 48/1986: Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
• Peraturan Pemerintah 49/1986: Tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, di Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka, di Kabupaten Daerah Tingkat II Muna, dan di Kabupaten Daerah Tigkat II Buton Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
• Peraturan Pemerintah 50/1986: Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara

• Peraturan Pemerintah 1/1987: Tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Bandar Udara Hasanuddin di Ujung Pandang dan Sepinggan di Balikpapan Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modalnegara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura I
• Peraturan Pemerintah 2/1987: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour Ltd)
• Peraturan Pemerintah 3/1987: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga
• Peraturan Pemerintah 4/1987: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Istaka Karya
• Peraturan Pemerintah 5/1987: Tentang Perlakuan Terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan yang Hilang
• Peraturan Pemerintah 6/1987: Tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 19805/1986 ke Tahun Anggaran 19806/1987
• Peraturan Pemerintah 7/1987: Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah
• Peraturan Pemerintah 8/1987: Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VIrama Karya
• Peraturan Pemerintah 9/1987: Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
• Peraturan Pemerintah 10/1987: Tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku
• Peraturan Pemerintah 11/1987: Tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perkebunan Kapas Indonesia dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVI, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII
• Peraturan Pemerintah 12/1987: Tentang Penambahan dan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bhanda Ghara Reksa
• Peraturan Pemerintah 13/1987: Tentang Izin Usaha Industri
• Peraturan Pemerintah 14/1987: Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah
• Peraturan Pemerintah 15/1987: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang
• Peraturan Pemerintah 16/1987: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung
• Peraturan Pemerintah 17/1987: Tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 19806/1987 ke Tahun Anggaran 19807/1988
• Peraturan Pemerintah 18/1987: Tentang Penetapan dan Penggunaan Laba Serta Cara Pengurusan dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
• Peraturan Pemerintah 19/1987: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar
• Peraturan Pemerintah 20/1987: Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan
• Peraturan Pemerintah 21/1987: Tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir
• Peraturan Pemerintah 22/1987: Tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza dan Penambahan Penyertaan Modal yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik
• Peraturan Pemerintah 23/1987: Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Istaka Karya
• Peraturan Pemerintah 24/1987: Tentang Kegiatan Penanaman Modal Asing di Bidang Perdagangan Ekspor